Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Papua Barat, Elisa Sroyer

Pemilihan Sistim Noken dan Keterwakilan Perlu Dikaji

MANOKWARI, Cahayapapua.com-– Pemilihan umum yang menerapkan sistim noken atau keterwakilan dinilai tidak memberikan dampak pembelajaran politik serta dapat merusak tatanan demokrasi.

Hal itu diungkapkan, Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Papua Barat, Elisa Sroyer, Senin (4/4/2016). Sebab tak jarang pada akhirnya sistim ini menimbulkan permasalahan dalam pelaskanaan pemilu.

“Pilkada tahun 2017 di Papua dan Papua Barat sebaiknya tidak menggunakan sistim noken. Karena, ini sama halnya pembodohan terhadap rakyat kita,” katanya.

Pernyataan Sroyer ini merujuk pada sejumlah pengalaman dari hasil pemilu yang dilaksanakan secara serentak pada 2015 lalu. Kata Sroyer, pemerintah pusat dan KPU RI perlu merevisi regulasi pilkada.

Hal itu untuk mepertegas tata cara pemilihan sistim noken atau keterwakilan, apakah masih bisa atau dilarang. Urusan ini memang tidak mudah namun alasan menghidari konflik sehingga, upaya ini perlu dikaji.

“Jangan kita berikan pendidikan politik dan demokrasi yang kurang bagus bagi masyarakat. Karena, sistim ini kurang bagus dan menunjukan aparat pemerintah dan penyelenggara di Papuatidak mampu,” ujar Sroyer.

Bahkan, lanjut Sroyer, dampat lain yang muncul akibat sistim pemilu seperti itu sering menimbulkan pembengkakan biaya penyelenggaraan pemilu.

Ini akan terjadi ketika hasil pemilu dipersengketakan di lembaga peradilan semisal Mahkama Konstitusi (MK). Seperti, dicontohkan yang terjadi pada pilkada Kabupaten Teluk Bintuni.

“Tahapan pemilihan ulang, biayanya mahal karena tahapan itu tidak didukung dengan regulasi. Harus ada perubahan dari tahun ke tahun sehingga kita tidak stagnan dengan proses demokrasi di tanah Papua,”tandasnya.

Menurut Sroyer, pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang pilkada harus direvisi atau dikaji. Karena, pasal ini menegaskan perselisihan perolehan suara yang bisa disengketakan tidak lebih dari 2,5 persen.

Dia menilai, banyak permasalahan yang terjadi saat pelaksanaan pilkada. Dengan demikian, pemerintah pusat dan KPU RI harus jeli melihat celah-celah tersebut sehingga pelanggaran serupa tidak terjadi pada pemilu 2017 mendatang.

“Kita bisa sebut proses di MK (mahkama konstitusi) itu semacam kalkulasi saja. Kemenangan di atas 2,5 persen maka, pelanggaran lainnya tidak diproses,” tuturnya.

“Pasal tersebut harus dicabut atau direvisi dengan menambahkan kecurangan yang dilakukan secara TSM (tersruktur, sistematis dan masif) juga dapat diproses,” pungkasnya. (ALF)

Tinggalkan Balasan