Gubernur Papua Barat Abraham Atururi memimpin pertemuan di gedung PKK, Arfai, Manokwari, Jumat (22/11/2014). Foto: CAHAYAPAPUA.com |Dina Rianti

Pemilik Hak Ulayat Lokasi Pabrik Semen Maruni Berdamai

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com– Konflik antar pemilik hak ulayat pabrik semen Maruni di Distrik Manokwari Selatan, Manokwari, akhirnya dinyatakan selesai setelah Gubernur Abraham Atururi mempertemukan pihak bersengketa, di Auditorium PKK Arfai, Jumat, (21/11/2014).

Konflik ini sejatinya hanya berbicara tentang siapa yang berhak pertama kali menerima uang ganti rugi lahan dari pengelola pabrik semen PT. SDIC Papua Cement Indonesia, investor asal China.

Pihak yang berkonflik adalah Titus Mansim (1 kelompok) dan Yonathan Mansim atau Adolince Kawer Mansim yang terdiri atas 7 kelompok.

Pihak Titus akhirnya disepakati sebagai penerima pertama pembayaran tersebut. Titus akan membagikan setengah dari pembayaran itu kepada pihak Yonathan. Kesepakatan itu akan dikuatkan melalui perjanjian tertulis bermaterai.

Pihak Yonathan juga menyepakati dicabutnya Kasasi dari Mahkamah Agung setelah kalah melawan Titus di Pengadilan Negeri Jayapura dalam konflik tersebut.

Konflik ini dibawah ke ranah hukum sebagai cara satu pihak untuk mendapatkan legitimasi hukum. Konflik bahkan sampai meluas hingga berujung saling klaim atas kepemilikan tanah di lokasi tersebut.

Dalam pertemuan itu, Gubernur Papua Barat Abraham Atururi mengatakan, jika konflik ini terus berlanjut, bisa saja investor menarik diri. Sesuai catatan, konflik ini berlangsung sejak awal 2014.

“Kalau sampai mereka pergi, kita mau cari ke mana lagi. Padahal ini demi masyarakat kita kedepan,” kata Bram.

Lokasi yang dikonflikkan seluas 36 hektar, menurut keterangan Bappeda Manokwari. Lokasi itu akan dibangun pabrik, power plan, barak pekerja dan pelabuhan.

Peserta usai pertemuan.

Peserta usai pertemuan.

Menurut perwakilan SDIC untuk Indonesia, Tono, kwitansi bukti pembayaran merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Hak Ijin Membangun dan Hak Guna Bangunan. Namun karena hambatan konflik ini, akhirnya ijin-ijin tersebut belum bisa dikeluarkan, meski pihak perusahaan sudah siap untuk membayar.

Sekda Papua Barat Nataniel Mandacan berharap kesepakatan ini bisa menjadi kunci agar pihak perusahaan bisa segera beroperasi. Soal pembagian biaya tersebut, Nataniel mengatakan itu merupakan urusan internal 8 kelompok tersebut.

“Mau itu besar atau kecil pembagiannya, pemerintah tidak ikut campur. Nanti biar 8 kelompok itu selesaikan secara adat, ” kata Nataniel.

Meski demikian, Gubernur Papua Barat tetap mengingatkan agar pemilik ulayat dan investor membedakan secara tegas kesepakatan mereka mengenai uang ketuk pintu, uang tanah dan uang pembebasan hak ulayat, agar tidak terjadi salah pikir antara pemilik ulayat dan investor.

Amdal

Dalam pertemuan itu juga sempat dibicarakan soal masalah lain yang masih membelit perusahaan ini, salah satunya soal dokumen Analisis Dampak Lingkungan.

Amdal merupakan salah satu syarat penting sebelum perusahaan mulai beroperasi. Meski begitu sampai saat ini Amdal perusahaan ini belum ada.

Menurut Bram, dokumen Amdal akan secepatnya diminta untuk diselesaikan.

“Lebih dulu izin untuk pembanguman mes dan gudang, sehingga peralatan pembangunan yang sudah berada di Manokwari bisa segera disimpan dan pembangunan bisa segera dilakukan,” kata Bram. | DINA RIANTI

EDITOR: DUMA TATO SANDA

Tinggalkan Balasan