Pemilik ulayat tanah BLK menggelar pertemuan membahas kelanjutan akta perdamaian dengan pemerintah, Jumat (26/1). Perwakilan pemerintah tak hadir dalam pertemuan tersebut yang berujung keluarnya ancaman pemilik ulayat untuk kembali memblokade lokasi tersebut.

Pemilik ulayat kembali ancam blokade BLK

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Pemilik ulayat lahan Balai Latihan Kerja (BLK) Manokwari, mengancam akan memblokade seluruh aktivitas di BLK Manokwari, kecuali aktivitas sekolah di SMK Kehutanan pada Senin (29/1) pekan depan, menyusul belum terjawabnya seluruh kesepakatan mereka yang telah disanggupi pemerintah.

Kesepakatan untuk memblokade BLK diputuskan dalam pertemuan pemilik ulayat di gedung olahraga Manokwari, Jumat (26/1). Meski telah diundang, tidak ada ada satupun perwakilan pemerintah hadir dalam pertemuan tersebut.

Sengketa tanah BLK telah mencapai kesepakatan penyelesaian melalui keputusan pengadilan Negeri Manokwari 11/PDT.G/PN.Manokwari tertanggal 5 September 2011.

Dalam salinan akta perdamaian yang diterima Cahaya Papua, pihak penggugat dan tergugat menyepakati bahwa tanah seluas 173,791 meter persegi di BLK akan dibayarkan penggugat sebesar Rp. 6,1 miliar lebih, setelah dipotong pajak penghasilan sebesar 5 persen.

Tergugat juga menyanggupi untuk menerima 32 putra daerah dari marga pemilik ulayat untuk bekerja sebagai PNS dalam sejumlah intansi pemerintah kehutanan tingkat vertikal, provinsi dan Kabupaten Manokwari.

Tergugat sengketa tanah BLK tersebut adalah instansi kehutanan secara vertikal, Pemerintah Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten Manokwari. Sementara penggugat diwakili Korneles Gustaf Rumbekwan dan Elias Burwos Mandacan.

Kepala suku marga Rumbekwan serumpun, Korneles Gustaf Rumbekwan mengatakan, setelah keputusan pengadilan keluar, Pemprov Papua Barat meminta data 32 nama dari rumpun Rumbekwan secara resmi, untuk dikirimkan ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, namun hingga kini belum ada kejelasan.

Pertemuan mereka pada Jumat kemarin merupakan kelanjutan untuk meminta kejelasan atas keputusan pengadilan, namun karena tidak ada perwakilan pemerintah yang hadir sehingga mereka memutuskan untuk memblokade BLK.

“Ini merupakan pertemuan terakhir, jika pemerintah belum juga memberi kejelasan terhadap nasib ke 32 putra/putri dari keluarga keret atau marga Rumbekwan serumpun, maka kami akan melakukan pemalangan dan akan dibuka jika pemerintah sudah mengeluarkan SK kepada putra/putri kami,” jelas Elias.

Kepala Suku Besar Arfak Kabupaten Manokwari, Keliopas Meidodga pada saat pertemuan menyatakan bahwa ia pernah meminta kejelasan soal nasib 32 putra daerah keret Rumbekwan kepada pejabat Pemprov Papua Barat, namun belum ada jawaban yang memuaskan.

“Saya sudah pernah ketemu dengan Sekda dan kepala BKD Papua Barat. Kepada mereka saya tanyakan kenapa gubernur belum kirim surat itu kepada Kemenpan RB,” kata dia. “Pemerintah harus menghargai itu (hasil keputusan pengadilan). Jangan sampai kita bikin masalah,” kata dia.

Sementara itu Gustaf Rumbekwan menambahkan bahwa pembayaran tanah sebesar Rp. 6,1 miliar telah dilunasi oleh pemerintah Provinsi Papua Barat, yang dilakukan secara bertahap.

“Kemenpan RB harus bertanggung jawab penuh untuk meloloskan ke 32 putra/putri pemilik ulayat tanah untuk menjadi PNS. Kami sudah bayar tanah jadi kamu jangan enak saja,” ungkap Gustaf mengutip pernyataan gubernur pada beberapa tahun lalu. (cr-81)

Leave a Reply

%d bloggers like this: