Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Fachruddin Siregar menyerahkan cinderamata kepada Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw dalam pembukaan sosialisasi tim pengawal dan pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D) di Teluk Bintuni, Kamis (15/9).

Pemkab Bintuni Akan Konsultasi Pembentukan BPBD ke Provinsi

BINTUNI, Cahayapapua.com—- Usai disahkannya peraturan daerah (Perda) tentang pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) awal bulan ini. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni akan melakukan kosultasi dengan BPBD Provinsi Papua Barat terkait dengan pengaktifannya.

“Kita akan berkonsultasi lagi dengan BPBD Provinsi, untuk selanjutnya siap penempatan personilnya,” kata Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw kepada wartawan usai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD, Bintuni, Kamis (15/9/2016).

Dikatakannya, lembaga ini merupakan satu kebutuhan yang harus secepatnya dibentuk dan diaktifkan sehingga bisa segera melaksanakan tugas untuk penanggulangan bencana. Karena selama ini pemda sangat kerepotan bila ada peristiwa bencana alam.

Mengenai pegawai yang akan ditempatkan di lembaga tersebut, Kasihiw mengatakan akan melihat kembali para pegawai di beberapa SKPD yang akan diambil alih kewenanganannya oleh provinsi. Apabila pegawai tersebut tidak pindah ke provinsi maka tanggungjawab pemerintah daerah untuk mengalihkan pegawai tersebut.

Sehingga dengan adanya BPBD ini, pemda akan memanfaatkan untuk memindahkan para pegawai tersebut.

“Kita punya beberapa SKPD yang mengalami likuiditas, ditarik ke provinsi. Oleh karena itu kita perlu pikirkan temapt agar pejabat dari eks SKPD yang lama bisa ditempatkan di situ. Kalau tidak banyak yang nonjob karena kebijakan pusat,” katanya. (ART)

Tinggalkan Balasan