• Wabup persilahkan tempuh jalur hukum

WASIOR— Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama memastikan tidak bisa memproses pengangkatan pegawai honorer K-2 (kategori dua) tambahan sebanyak 280 orang untuk menjadi CPNS. Sebab, tidak tersedia formasi CPNS untuk honorer K-2 tambahan.

Pemkab hanya bisa memproses pengangkatan pegawai honorer K-2 murni sebanyak 319 orang yang formasi telah disiapkan KemenPAN-RB.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Paulus Y. Indubri pada saat rapat dengan DPRD membahas nasib honorer K-2 tambahan di ruang rapat utama gedung DPRD Teluk Wondama di kompleks perkantoran Pemda di Isei, Selasa (7/11).

Ikut hadir dalam rapat tersebut Bupati Bernadus A. Imburi serta Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Ujang P. Waprak. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kuro Matani dan dihadiri lebih dari separuh anggota dewan yang seluruhnya berjumlah 20 orang.

“Yang Pemda tahu hanya 319, tidak ada yang namanya K-2 tambahan. K-2 tambahan hanya dikenal di Wondama, di seluruh Republik ini tidak ada seperti itu,” kata Indubri.

Wabup juga menyatakan proses pemberkasan yang sekarang sedang dilakukan untuk  honorer K-2 murni sebanyak 319 orang tidak bisa dihentikan. Dia mengatakan, Pemkab bersama DPRD akan bersama-sama mencari solusi terbaik untuk yang honorer K-2 tambahan.  “Jadi biarkan kami tuntaskan dulu (untuk 319).”

Sementara terkait dugaan adanya sejumlah nama yang bukan berstatus sebagai pegawai honorer namun ikut masuk dalam  daftar 319 nama yang akan diangkat menjadi CPNS, Indubri menyatakan dirinya bersama Bupati tidak tahu menahu soal itu.

Pihaknya hanya melanjutkan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah periode sebelumnya. Adapun penetapan nama pegawai honorer K-2 sebanyak 319 orang maupun yang tambahan sebanyak 280 orang dilakukan pada era pemerintahan Bupati Alberth H. Torey.

“Kami tidak ada ganti-ganti (nama). Yang dari lama itu yang kami lanjutkan. Tidak akan bisa dirubah karena aplikasinya (di KemenPAN-RB) sudah seperti itu,” kata Indubri.

Bupati juga menegaskan dirinya maupun Wabup tidak merubah apapun. Semuanya sesuai  daftar yang ditetapkan pemerintahan sebelumnya dan sudah masuk dalam database BKN.

“Kami dua tidak tahu apakah mereka ada yang dari luar (luar Wondama) atau kah dari dalam, dia honor atau tidak, kami dua tidak tahu. Kami tidak merubah sedikitpun,” ujar Bupati.

Kepada pihak-pihak yang merasa tidak puas, Bupati dan Wakil Bupati menyarankan agar sebaiknya menempuh jalur hukum. “Kalau punya bukti yang jelas, akurat silahkan lapor polisi, “ kata Indubri.

Sehari sebelumnya, pegawai honorer K-2 tambahan yang kecewa tidak masuk dalam daftar nama yang akan diangkat menjadi CPNS menggelar aksi protes dengan memalang seklaigus 4 kantor SKPD.

Yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Badan Kepegawaian dan Diklat.  Pemalangan tersebut sengaja dilakukan agar pengurusan berkas persyaratan menjadi CPNS oleh honorer K-2 yang sedang berjalan menjadi terhenti. (brv)

 

Leave a Reply