Dana Desa. Ilustrasi

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com– Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak dinilai lambat menyalurkan dana desa tahap pertama program dana desa tahun anggaran 2015 kepada pemerintah Kampung Leihak, Distrik Hink.

Sehingga tidak memungkinkan pemerintah kampung dalam penyelesaian program dana kampung sesuai tahun buku.

Hal itu diutarakan Bendahara Pengelola dana kampung Leihak, Distrik Hink, Yosak Saroi saat bertandang ke Redaksi Cahaya Papua, Selasa (17/11/2015) siang.

“Itu diserahkan sangat terlambat, padahal kami juga harus buat laporan akhir tahun, di bulan Desember,” katanya.

Penyerahan dana kampung tahap satu dari pemda Pegaf kepada Kampung Leihak sebesar Rp. 115.435.000 dari total dana desa yang dialokasikan bagi kampung tersebut sebesar Rp. 260 juta lebih.

Dana tahap satu itu, kata Yosak, diperuntukan untuk membangun 12 pondasi rumah tipe 34, sementara penyaluran dana desa tahap kedua belum diterima.

Lanjut Yosak Saroi, penyaluran dana desa, mestinya dilakukan semenjak program dana desa diberlakukan pada bulan Juni-Juli.

“Program ini mulai berjalan pada bulan Juni-Juli 2015, kalau dikasi tanggal 19 September itu sudah sangat lambat,” kata Yosak Saroi.

Dana desa, lanjut Yosak Saroi, untuk tahap pertama saja dibutuh waktu untuk menyusun laporan pengelolaan dana kampung, sedangkan untuk tahap ke dua ini belum bisa diserap untuk menyelesaikan lanjutan program tahap pertama tahun 2015.

” Tahap pertama saja sudah sempit, belum tahap ke dua nanti, sekarang sudah pertengahan November, sedangkan Desember sudah tutup program tahun 2015,” jelasnya.

Keterlambatan penyaluran dana desa ini, kata Yosak dinilai terkesan tidak terencana dengan baik, sehingga tidak memperhitungkan tahapan dan proses pelaksanaan program hingga akhir tahun.

Yosak Saroi berharap agar kedepannya Pemda Pegaf dapat membenahi perencanaan program, sehingga penyaluran dana desa ini tidak lagi terlambat.

Ia juga berharap agar dalam hal pengelolaan dana desar, pemda dapat mengeluarkan paket regulasi, semisal Peraturan Bupati (Perbub) atau Peraturan Daerah (Perda) tentang tata kelola dana desa, sehingga penyelenggaraan dana desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung dan menunjang kerja-kerja pemerintah daerah. | RIZALDY|EDITOR : BUSTAM