Ilustrasi. | Kompasiana

Pemotongan Anggaran untuk Pilkada Disebut Mengganggu Pembangunan

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com —- FRAKSI Nurani Bangsa di DPRD Manokwari menyayangkan pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintah kabupaten Manokwari terhadap Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) setiap SKPD.

Semestinya pemotongan anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ini dibahas bersama dengan DPR.

Ketua Fraksi Nurani Bangsa, Ely Wanma mengakui, adanya surat edaran dari Menteri Dalam Negeri, terkait pergeseran anggaran untuk membiayai pelaksanaan Pilkada. Maksud surat tersebut adalah penggunaan dana hibah.

Menurutnya pergeseran tidak bisa dilakukan terhadap anggaran diluar dana hibah. Apalagi jika pemotongan itu dilakukan terhadap anggaran dalam program SKPD.

“Pemotongan anggaran untuk Pilkada seharusnya tidak dilakukan secara sepihak. DPR dan SKPD belum duduk bersama untuk membahas persoalan ini,” kata Ely Wanma kepada wartawan, Rabu (27/5/2015).

Anggota fraksi Nurani Bangsa, Maman Hermawan menambahkan pemotongan anggaran ini akan berdampak buruk terhadap stabilitas pembangunan daerah. Menurutnya, akan banyak pekerjaan tertunda hingga tahun 2016 mendatang.

“Sesuai surat edaran itu, memang benar pengalokasian anggaran ini tidak perlu dibahas bersama DPR. Itu betul, jika dana yang digeser untuk membiayai Pilkada ini adalah dana hibah. Jika yang digeser itu ternyata bukan dana hibah maka DPR wajib tahu,”tandasnya.

Mensikapi persoalan ini, fraksi Nurani Bangsa akan berkoordinasi dengan fraksi lain di DPRD Manokwari. | RASYID FATAHUDIN

Tinggalkan Balasan