Ilustrasi-RAPBD

Pemprov Diminta Lampirkan RKPD dan Renstra Dalam Pembahasan RAPBD

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com– Pembahasan Rancangan APBD 2016 itu diharapkan mengikuti tahapan, mekanisme serta jadwal yang ditetapkan pemerintah daerah bersama DPR Papua Barat.

“Proses dan mekanisme pembahasan RAPBD 2016 harus dilakukan secara baik. Artinya, out put dari pelaksanaan anggaran sangat ditentukan oleh perencanaan yang akan berproses secara politis di DPR,” kata Anggota Fraksi Golkar, DPRPB, Origenes Nauw, Senin (16/11/2015).

Origenes menyebutkan, salah satu proses dan mekanisme yang ia maksud adalah penyerahan dokumen KUA dan PPAS dari pemerintah provinsi kepada DPRPB harus melalui sebuah rapat paripurna.

Menurutnya dalam pembahasan nanti, perlu dokumen lain yang disertakan, sebagai pembanding terhadap dokumen RAPBD. Dokumen itu antara lain, rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan rencana strategis atau Renstra dari setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD).

Dokumen itu, penting dipelajari oleh DPRPB sebagai pegangan maupun pijakan dalam melakukan pembahasan anggaran. Namun, hal ini tidak pernah terjadi dalam pembahasan anggaran Papua Barat.

“Tidak pernah terjadi, karena, dokumen KUA dan PPAS itu tidak pernah diserahkan secara resmi melalui sidang paripurna. Diserahkan begitu saja dan langsung didistribusikan oleh sekretariat kepada anggota dewan,” ujar Ori.

Hal ini merupakan factor yang turut mempengaruhi efektivitas pembahasan anggaran. Bahkan, dokumen anggaran itu, terkadang mengendap satu hingga dua bulan, baru dilakukan pembahasan.

“Masalah ini harus menjadi catatan penting antara pemerintah daerah dan DPR. Perlu ada komunikasi yang baik sehingga, pembahasan anggaran 2016 ini lebih berkualitas,” tuturnya.

Di sisi lain, Ori menegaskan, hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRPB melalui sejumlah kegiatan dari, reses, penjaringan aspirasi masyarakat, penjaringan isu-isu aktual dan kunjungan kerja, harus diakomodir dalam perencanaan anggaran tahun berjalan. Untuk itu, diperlukan ruang komunikasi yang setara antara pemerintah daerah dan DPR.

Ori menambahkan, mekanisme dan tahapan ini harus dilalui, sehingga tidak ada saling klaim kewenangan masing-masing dalam pembahasan anggaran.

“Ini tidak terjadi, DPR hanya melakukan tugas formalitas untuk membahas dan menetapkan. Proses pembobotan itu kurang maksimal. DPR tidak mengetahui berapa pagu maupun sumber anggarannya,” imbuhnya. |RASYID FATAHUDDIN| EDITOR : TOYIBAN