Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua Barat, Abia Ullu.

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Pemerintah Provinsi Papua Barat akan menggelar rekonsiliasi untuk mencegah disclaimer laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2017.

“Kami akan mengumpulkan seluruh bendahara pengeluaran dari setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah),” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua Barat Abia Ullu di Manokwari, Selasa.

Ia menjelaskan, rekonsiliasi dilakukan untuk mengevaluasi kesiapan dokumen laporan pada seluruh kegiatan yang dilaksanakan selama tahun itu. LKPD tahun 2017 diharapkan lebih berkualitas dibanding tahun sebelumnya.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) akan segera melaksanakan audit pelaksanaan anggaran daerah. Sebelum audit berlangsung, para pimpinan OPD diminta dan bendahara diminta siap dengan laporan masing-masing.

“Kegiatan rekonsiliasi kita rencanakan minggu ini. Ini untuk kesiapan kehadiran BPKRI melaksanakan pemeriksaan keuangan,”kata dia lagi.

Abia menjelaskan, hasil rekonsilasi LKPD setiap OPD akan disusun berdasarkan persentase kualitas pelaporan. Pada apel gabungan Jumat mendatang presentasi dokumen laporan setiap OPD akan diumumkan.

Menurutnya, langkah rekonsiliasi dan pemberian peringkat kualitas LKPD sangat dianjurkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini sebagai upaya daerah dalam memperbaiki laporan sekaligus mencegah penyelewengan anggaran.

Abia menambahkan, sejauh ini pihaknya belum memperoleh informasi terkait jadwal pemeriksaan yang akan dilakukan BPKRI. Kendati demikian persiapan daerah harus lebih matang agar audit berjalan lancar.

“Biasanya pemeriksaan LKPD dilakukan pada awal tahun. Seperti sebelumnya pemeriksaan dilaksanakan setiap tanggal 10 Januari,” sebutnya.

Abia berharap, Papua Barat kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas LKPD tahun 2017. Tahapan rekonsiliasi dinilai dapat memberi gambaran atas opini yang akan diberikan BPKRI. (ibn)

 

Leave a Reply