Ilustrasi Penyerapan-Anggaran

Pemprov Maksimalkan Serapan Anggaran 2015

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com– Pemerintah Provinsi Papua Barat, terus berupaya memaksimalkan daya serap anggaran menjelang akhir tahun 2015. Gubernur, Sekretaris Daerah serta Bagian Keuangan intensif memberi intervensi menyangkut serapan serta laporan pengelolaan anggaran di seluruh SKPD.

Sekretaris Daerah Papua Barat, Nataniel Mandacan, Senin (9/10/2015) mengatakan, sejumlah pertemuan dan rapat teknis bersama Badan Keuangan serta Bappeda sudah lakukan untuk mengkroscek serapan anggaran.

Pemprov pun selalu terus berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Papua Barat, guna meminta petunjuk jika terdapat kendala dalam pelaporan anggaran di daerah ini.

Nataniel menyebutkan, daya serap anggaran Pemprov tahun ini akan rendah. Hal ini, terjadi hampir diseluruh provinsi di Indonesia. Rata-rata setiap daerah terbentur aturan, SKPD takut terjerat kasus korupsi.

“Soal berapa persen serapan, kita belum tahu, tapi hampir rata- rata data seluruh Indonesia serapan anggaran tahun ini sama, hampir semua rendah. DKI Jakarta pun sama, ratusan milyar anggaran tidak terserap. Kita di Papua Barat ini masih tergolong bagus,” kata Nataniel usai apel pagi, Senin (9/11/2015).

Pegawai cukup berhati-hati, namun ada sejumlah aturan baru, seperti, harus adanya keputusan lelang elektronik untuk menjalankan proyek. Jika lelang tidak jalan, maka proyek tidak bisa dijalankan.

“Syarat-syarat ini, membuat daya serap rendah, kalau dulu tidak, masing masing buat lalu kita tinggal penunjukan, kalau sudah siap maka tinggal jalan. Sekarang harus melalui elektronik jadi lebih lama,” kata Sekda menjelaskan.

Menurutnya, saat ini, Pemprov Papua Barat masih dalam tahap penyesuaian terhadap proses lelang tender melalui elektronik. Banyak hal yang harus dilakukan agar kedepan lebih baik.

sebagai langkah persiapan menuju pelaksanaan tahun anggran 2016, hari ini, Pemprov akan melakukan rapat bersama. Rapat ini akan dilakukan bersama gubernur yang sekaligus akan memberi arahan kepada SKPD, terkait keterlambatan penetapan anggaran, dan rendahnya daya serap.

Rapat itu pun akan membahas program kerja tahun 2016 menjelang akhir jabatan Gubernur, gubernur tak ingin meninggalkan hutang, kepada kepala daerah berikutnya.

“Harapannya, program 2016 bisa terlaksana dan selesai, serta   tidak berlanjut di 2017. Sehingga, diakhir masa tugas gubernur tidak ada hutang yang ditinggalkan,” ujar sekda.

Dia menambahkan, saat ini Pemprov puhn sedang menyicil penyelesain sejumlah temuan di tahun 2012 dan 2013. “Ada beberapa SKPD yang sudah mulai menyelesaikan temuan dengan menyesuaikan STMJ,” kata sekda. |DINA RIANTY| EDITOR : TOYIBAN

 

Tinggalkan Balasan