Roy Simbiak. Foto: vogelkoppapua.org

Pemprov Papua Barat Didesak Audit Keuangan MRPB

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com Laporan Yan Christian Warinussy terkait kasus pembayaran honorium bagi staf ahli MRP Papua Barat dapat membuka mata publik bahwa menejeman pengelolaan keuangan di lembaga tersebut masih buruk bahkan dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal ini dikatakan anggota Tim Perumus Pokja Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Dewan Relawan Rakyat Indonesia, Roy Simbiak, kepada CAHAYAPAPUA.com, Kamis, 23 Oktober 2014.

“Pembayaran honor dari 4 (empat) Tenaga Ahli yang tertunggak selama 1 tahun 8 bulan ini menjadi bukti awal untuk mengatakan bahwa pengelolaan keuangan di MRP buruk dan tidak transparan,” kata Roy yang juga staf pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari.

Menurutnya, apa yang dialami Yan Warinussy 3 staf ahli lainya itu dapat memberikan gambaran awal bagi masyarakat bahwa patut diduga terjadi penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri atau pihak-pihak tertentu dalam lembaga kultural ini.

Roy berpandangan bahwa, pengelolaan keuangan yang buruk dan tidak transparan ini terjadi  akibat buruknya kinerja Sekretaris MRP Papua Barat dan para stafnya. Untuk itu, Gubernur Abraham Atururi dan Sekda Papua Barat, Drs. Nataniel Mandacan, Msi, perlu membentuk Tim untuk mengevaluasi kinerja Sekretaris MRP PB. “Audit penggunaan anggaran di lembaga ini,” katanya.

Jika benar ditemukan indikasi yang kuat dan mengarah kepada penyimpangan keuangan maka pihak-pihak yang terlibat harus ditindak tegas dengan mencopot jabatannya dan segera laporkan ke aparat penegak hukum.

Roy berpandangan bahwa Laporan Yan Christian Warinussy, dapat dijadikan sebagai pintu masuk untuk menelusuri berbagai penyimpangan dalam pengeloaan keuangan yang terjadi di MRP PB.

Sebelumnya ketua MRP-PB, Vitalis Yumte menegaskan bahwa honor tersebut telah dibayar kepada para staf tersebut. Pemberian honor itu kata Vitalis diberikan sesuai kinerja para staf ahli ini.

Atas Laporan Warinussy itu, Vitalis bahkan berencana membuat laporan balik kepada kepolisian. Sebab menurutnya tindakan Warinussy dan Adolof Ronsumbre melihat laporan Warinussy sebagai bentuk pelecehan nama baik.

Vitalis pun menilai bahwa laporan itu salah alamat. Sebab selaku ketua MRP vitalis bukanlah pihak yang mengelola anggaran tersebut.|TOYIBAN

Editor: Patrix B. Tandirerung

Tinggalkan Balasan