Kantor DPR Papua Barat

Pemprov Papua Barat tunggu pembahasan 13 Raperda, Raperdasus DBH Migas disebut sudah disahkan

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Pemerintah Provinsi Papua Barat menunggu pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang sudah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB).

Kepala Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Papua Barat Nur Haidah di Manokwari, Selasa, mengatakan, pihaknya sudah menyerahkan sebanyak 13 raperda dan Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) ke DPRPB.

Raperda dan Raperdasus tersebut diserahkan pada tahun 2015 dan 2016. Hingga saat ini rancangan regulasi daerah tersebut belum dibahas dan disahkan.

“Diantaranya adalah raperda tentang Provinsi Konservasi, pembentukan BUMD yang usulkan Dinas Pertambangan termasuk Raperdasus tentang pemberdayaan pengusaha asli Papua, serta Raperdasus tentang penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat asli Papua,” kata Nur Haidah.

Dia mengutarakan, tahun ini pihaknya belum berani menyerahkan Raperda yang baru kepada DPR Papua Barat. Pihaknya berharap 13 Raperda dan Raperdasus yang sudah diserahkan segera dibahas dan disahkan sehingga bisa diterapkan untuk mendukung pembangunan daerah.

Saat ini, kata dia, sudah ada lima dokumen Raperda yang diserahkan SKPD kepada Biro Hukum. Raperda tersebut belum diserahkan karena kuatir menumpuk di DPRPB.

“Harapan kami, yang sudah diserahkan pada 2015 dan 2016 itu dibahas dan sahkan dulu. Kalau kami tambah lima Raperda lagi, jangan sampai yang baru dibahas lalu yang lama menumpuk,” ujarnya lagi.

Ketika ditanya tentang Raperda dana bagi hasil minyak dan gas bumi, Nur Haidah mengutarakan, Raperda tersebut sudah dibahas dan disahkan DPRPB periode sebelumnya. Namun ada catatan dari gubernur yang belum ditindaklanjuti.

Catatan gubernur bahwa Raperda itu harus divalidasi kementerian, terutama terkait pertimbangan Papua Barat sebagai daerah otonomi khusus.

“Raperda DBH Migas saat itu dibahas dan disepakati diakhir masa periode DPR periode 2009-2014. Catatan gubernur belum ditindaklanjuti hingga masa kerja anggota DPR periode sebelumnya berakhir,” pungkasnya. (ibn)

 

Tinggalkan Balasan