Mantan Plh Gubernur Papua Barat Nataniel Mandacan (kiri) secara simbolis menyerahkan dokumen pertanggungjawaban kepada Plt Gubernur Papua Barat Eko Subowo.

Pemprov Persilahkan KPK Masuk ke Papua Barat

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Pemerintah Provinsi Papua Barat mempersilahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk masuk ke Papua Barat. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nataniel Mandacan menyatakan jika KPK masuk ke Papua Barat pemerintah berkomitmen untuk tidak menghalangi tugas KPK.

Pernyataan Nataniel ini muncul setelah KPK menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Papua Mikael Kambuaya sebagai tersangka dalam proyek pembangunan ruas jalan Kemiri-Depapre yang bersumber dari APBD Perubahan 2015 sebesar Rp 89,5 miliar. Kerugian keuangan negara ditaksir Rp 42 miliar.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, KPK memeriksa kantor dinas PU selama beberapa jam. Dalam kasus ini, KPK sudah memeriksa tujuh saksi, yakni berinisial BT, ET, FE, IPA, NY, RBF, dan KS. Mereka sebagian besar bekerja sebagai staf di Dinas PU Papua.

Menurut Nataniel KPK bisa saja masuk ke Papua Barat jika di daerah ini ada dugaan kasus korupsi yang memang menjadi sasaran bidik KPK.

Terkait pernyataan ini Nataniel juga menyatakan, “Sudah dari waktu ke waktu saya sampaikan kepada seluruh SKPD dan Badan yang ada di Papua Barat tentang pengelolaan anggaran dan administrasi di Papua Barat, supaya mencegah, jangan sampai para birokrat berurusan dengan masalah hukum,” tegas Nataniel di Kantor Gubernur Arfai, Senin (6/2).

Nataniel mengatakan sebenarnya KPK sudah ada berada di Papua Barat sejak beberapa bulan lalu. Mereka yang ada merupakan bidang pencegahan yang melakukan pendampingan untuk mencegah penyalahgunaan keuangan.

“Sambil mereka jalan kalau memang ada temuan, ya silahkan kalau mau geledah kantor. Itu sudah menjadi aturan yang KPK harus lakukan,” kata Nataniel.

Ia menegaskan jika ada temuan kemudian dilakukan pengeledahan pada kantor tertentu namun ada pejabat yang membatasi atau menghalangi tentu tidak dibolehkan. “Saya tegaskan kita tidak menghalang-halangi sesuatu yang salah atau membenarkan kesalahan pejabat,” Nataniel menambahkan.

Meski menyatakan Papua Barat terbuka menyambut KPK, namun Nataniel menyatakan sejauh ini Pemerintah Papua Barat telah berupaya semaksmil mungkin untuk menghindarkan pejabat dari penyalahgunaan keuangan atau kewenangan.

Caranya melalui studi banding ke beberapa daerah seperti Jawa Timur dan Jawa Barat, tentang sistim dan aplikasi pengelolaan keuangan dan administrasi daerah.

Selain itu kata mantan Plh Gubernur Papua Barat ini pihaknya juga melakukan upaya lain dengan menggelar sidang TPTGR terkait kesalahan administrasi yang dilakukan satuan kerja perangkat daerah. (MAR/*)

Tinggalkan Balasan