Pemuda Mpur tolak investor perkebunan sawit di lembah Kebar

MANOKWARI— Perwakilan pemuda Suku Mpur, Hugo Asrouw menolak pembangunan perkebunan kelapa sawit di di lembah Kebar, tepatnya di kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat.

“Secara tegas kami menolak rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit di sana, karena kehadiran investor tersebut tidak mendatangkan manfaat bagi masyarakat,” kata Hugo kepada Cahaya Papua, Rabu (8/11/).

Menurut pria yang juga Sekjen Aliansi Pemuda Papua di Manokwari,  walau didesak pemerintah daerah, pemilik ulayat tidak akan mudah melepas kawasan hutan yang dimiliki untuk dialihfungsikan sebagai perkebunan kelapa sawit.

“Kehadiran perkebunan kelapa sawit tidak pernah menyentuh, apalagi mengangkat kesejahteraan masyarakat lokal. Sebaliknya kehadiran investor tersebut bagian dari unsur kapitalis yang memandang alam sebagai sumberdaya yang harus diserap sebesar- besarnya untuk akumulasi modal, tanpa memikirkan kesenjangan lainnya terhadap masyarakat yang memiliki hutan adat,”  sorotnya.

“Kita harus belajar dari contoh yang sudah ada. Hutan di tanah Papua habis akibat proyek kelapa sawit. Saatnya kita tak perlu lagi kompromi dengan para kapitalis yang merusak hutan dan lingkungan hutan adat,” imbuhnya.

Hugo berharap para pimpinan daerah yang duduk di pemerintahan dan legislatif tidak menutup mata terhadap  persoalan masyarakat, dengan tidak hanya mengandalkan perkebunan kelapa sawit sebagai solusi.

“Jika pemerintah daerah serius berdayakan masyarakat lokal, banyak hal yang bisa dilakukan.Yakni mendorong masyarakat melalui bidang pertanian dan peternakan yang dipahami betul oleh mereka,” saran dia.

Menghadirkan investor kelapa sawit, PT. Agro Prima Perkasa dengan melepas hutan adat di lembah Kebar  kurang lebih seluas  19, 368 , 77  hektar, sebut dia, bukan lah jawaban.“Saya secara pribadi dan mewakili keluarga di lembah Kebar (MPUR SOOR) dan sekitarnya sampai Kamundan, menolak secara tegas SK 873/MENHUT-II/2014  tentang pelepasan kawasan hutan produksi yang dikonversikan untuk perkebunan kelapa sawit atas nama investor PT. Bintuni Agro Prima Perkasa,” tegasnya.

Ia menambahkan investasi perkebunan kelapa sawit seharusnya berdasarkan konsep penataan ruang daerah dengan dilakukan studi kelayakan dan mendapat dukungan masyarakat setempat.

“Jika memang hendak membangun, sebaiknya gunakan areal HAK Guna usaha (HGU) di dataran Prafi dan Sidey, Manokwari. Daripada lahan tersebut terlantar, sebaiknya di situ diremajakan kembali,”tukasnya. (cr-80)

Tinggalkan Balasan