Illustrasi Penyiaran

Penataan Lembaga Penyiaran Berlangganan di Papua Barat

 Oleh : Ridwan Halsjem

SEIRING dengan perkembangan dunia penyiaran di wilayah Papua Barat, sudah saatnya Pemerintah Propinsi Papua Barat mulai menata dengan serius penyelenggaraan penyiaran berlangganan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dengan tujuan menjaga bisnis penyiaran agar memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam Undang-undang No 32 Tahun 2002, lembaga penyiaran terdiri dari :

  1. Lembaga penyiaran publik,
  2. Lembaga penyiaran swasta,
  3. Lembaga penyiaran komunitas,
  4. Lembaga penyiaran berlangganan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka masalah TV kabel berlangganan juga diakui dalam undang-undang tersebut karena termasuk dalam Lembaga Penyiaran Berlangganan. Dari pengamatan terhadap konten acara, penulis melihat bahwa sudah ada beberapa mata acara yang bagus dan mendidik di layanan televisi berlangganan tetapi penulis juga ingin mengajak masyarakat untuk ikut memikirkan tayangan yang tidak sesuai dengan kultur budaya yang berlaku di wilayah Papua Barat, konten acara yang menyimpang dari standar penyelenggaraan siaran yang mana bertentangan dengan undang-undang Perlindungan Anak, KDRT, UU Pornografi. Karena banyak juga siaran luar negeri yang disiarkan oleh beberapa penyelenggara jasa pelayanan TV kabel di daerah.

Dengan siaran-siaran yang tidak mendapat sensor dari lembaga KPI tersebut. Jelas  banyak siaran yang  tidak layak di tonton oleh anak-anak, termasuk siaran yang bertentangan dengan adat istiadat setempat.

Sesuai dengan pasal 26 ayat 2 UU No. 32 Tahun 2002, Lembaga Penyiaran berlangganan Dalam menyelenggarakan siarannya, Lembaga Penyiaran Ber-langganan harus:

a. melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan dan/atau disalurkan;

b. menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta; dan

c. menyediakan 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri berbanding 10 (sepuluh) siaran produksi luar negeri paling sedikit 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri.

Kebijakan open sky policy yang dianut oleh Indonesia adalah salah satu faktor yang mungkin sudah saatnya ditinjau dari segi manfaat dan keburukan yang akan diperoleh negara kita. Kebijakan open sky policy ini menyebabkan seluruh masyarakat dapat menerima semua program siaran yang dipancarkan melalui satelit, hanya dengan bermodalkan antena parabola. Sementara regulasi terkait isi siaran untuk konten-konten yang dipancarkan melalui satelit tidak dapat menjangkau lembaga penyiaran yang tidak berdomisili di Indonesia. LPB tidak boleh jadi kepanjangan tangan lembaga penyiaran asing.

Permasalahan lain yang menyangkut Lembaga Penyiaran Berlangganan adalah perijinanlembaga penyelenggara TV kabel di daerah. Banyak TV Kabel sudah beroperasi baik di beberapa kabupaten maupun kota tetapi dikategorikan beroperasi secara illegal karena tidak memegang surat izin. Permasalahan lain juga dalam wilayah perizinan ini adalah penggunaan Tiang untuk pemasangan kabel-kabel dari TV  kabel tersebut, yang mana dasar hukum pengaturannya belum jelas.

Masalah lain yang perlu dipikirkan adalah soal sensorship sebagaimana yang diwajibkan oleh Undang-Undang Penyiaran, bahwa film/ iklan wajib lulus sensor Lembaga Sensor Film (LSF). Namun Peraturan Pemerintah tidak menyebutkan kewajiban sensor tersebut. Dalam regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah soal iklan di LPB, syarat-syarat iklan sudah diatur dengan ketat. Termasuk misalnya, kewajiban menggunakan sumber daya lokal untuk iklan-iklan produk luar negeri yang muncul di LPB. Padahal jika dimunkinkan, pelanggaran terhadap hal tersebut dapat dikenakan sanksi berupa denda yang dapat menajdi sumber PAD. Tapi sayangnya belum ada peraturan turunan yang mengatur penghasilan negara bukan pajak (PNBP) atas diberlakukannya sanksi denda tersebut.

Dari beragam masalah Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) yang ada, sudah saatnya pihak – pihak yang terkait duduk bersama dan memikirkan solusi terhadap masalah – masalah tersebut. Mulai dari pengaturan perizinan LPB yang lebih proporsional, baik dalam hal standar iuran berlangganan, dan problem perizinan lain yang selama ini masih terjadi, problematika infrastruktur dan aspek pemantauan isi siaran sampai pada problema singkronisasi dan koordinasi diantara pihak – pihak terkait dalam hal ini Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), menyangkut perizinan LPB, Pemerintah Daerah dan pihak –pihak yang terkait dalam penegakan peraturan seperti Balai Monitoring Frekwensi dan tentu saja Aparat penegak hukum lainnya.

Oleh karena itu, untuk menjawab sejumlah permasalahan yang ada, sangat dibutuhkan lahirnya sebuah produk hukum yang dapat mengatur tentang Penyiaran Televisi Melalui Kabel. Produk hukum ini diharapkan akan menutup kekosongan hukum sehingga lebih menjamin hak-hak masyarakat untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, hak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, untuk menjamin keamanan dan kenyamanan berusaha, sekaligus meminimalisasi potensi konflik , menjadi acuan bagi lembaga – lembaga penyiaran yang bersiaran di wilayah Papua Barat untuk melakukan kegiatan penyiaran serta menjadi panduan bagi para penegak hukum dalam melaksanakan kewajibannya.

Sebagai penutup tulisan ini, penataan LPB saat ini sudah menjadi sebuah keharusan. LPB yang sehat dan berkualitas dan mampu memberi pencerahan bagi masyarakat, pada akhirnya juga menguntungkan secara bisnis jangka panjang, sehingga dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu, kita berharap seluruh pemangku kepentingan mau duduk bersama menata ulang LPB untuk kemaslahatan masyarakat di Wilayah Papua Barat pada umumnya. (*)

Ridwan Halsjem

Komisioner KPID Papua Barat Periode 2014 – 2017 Bidang Pengawasan Isi Siaran

 

Tinggalkan Balasan