Hutan Papua Barat. libregraphics.asia.

Penerapan Pergub Baru Soal Peredaran Hasil Hutan Kayu Perlu Persiapan

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com- Kepala Dinas Kehutanan Pemprov Papua Barat Hendrik Runaweri mengatakan, untuk menerapkan Pergub No 12 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang pengaturan peredaran hasil hutan kayu, perlu adanya persiapan.

“Saat ini persiapan kita berapa industri yang dibangun, Bintuni 2, Manokwari, Sorong, Fakfak masing-masing 1 perusahaan. Hampir semua kabupaten ini yang potensi kayu sudah ada tinggal harganya yang belum pas,” kata Runaweri kepada wartawan, usai membuka kegiatan pelatihan pembekalan dan pembinaan operator Sistem Informasi Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (SI-RPBBI) Primer, di Manokwari, Selasa (8/9/2015).

Dikatakan, jika semua industri pengolahan kayu jadi sudah bisa berjalan semua, diharapkan tahun 2016 Pergub ini sudah bisa diterapkan.

Ditanya soal Sistem Verifikasi Legalitas kayu (SVLK), Hendrik mengatakan, SVLK merupakan persyaratan perusahaan untuk dapat mengelolah kayu yang harus dipenuhi. Namun ada beberapa hambatan dalam menegakan aturan tersebut.

“Untuk industri kita bermasalah dengan asal usul bahannya. Karena selama ini mereka bermasalah di ijin, karena ijin berasal dari masyarakat, sementara ijin itu jumlahnya belum terlalu banyak baru sekitar 25 meter kubik, jadi kalau sampai 6000 meter kubik butuh berapa banyak ijinnya,” ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya mencari alternatif lain untuk mengatasi permasalahan itu. “Kita mencari jalan lewat perdasus tentang tata cara pemanfaatan hasil hutan kayu masyarakat adat. Kemudian DPRD sudah minta ya kita lakukan. Kita berikan mereka punya ijin, sehingga masyarakat adat bisa kerjasama dengan pengusaha dari mana saja,” jelasnya.

Terkait target serapan SVLK di Papua Barat, Hendrik melanjutkan, pada tahun 2015 semuanya baru dimulai untuk menjalankan SVLK. Karena di pemerintah pusat baru ada pergeseran pejabat, sehingga semuanya perlu ada koordinasi ulang.

“Kemarin ada pergantian di kementerian, yang mengurus itu pindah di tempat lain, sehingga yang baru ini belum ada gerakan lagi. Saya harapkan disaat kita memberikan monitoring kita langsung evaluasi,” harap Hendrik. |DINA RIANTI

Tinggalkan Balasan