Ilustrasi UU Desa. | Tribun News

Penerapan UU Desa di Wondama, Disoroti Mantan Anggota DPRD

WONDAMA,CAHAYAPAPUA.com—- Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Teluk Wondama Hendrik Mambor mengatakan sosialisasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa/Kampung sudah sesuai dengan prosedur.

“Sejak Desember 2014 lalu kita sudah turun melakukan sosialisasi di 13 distrik dan kelurahan serta 76 kampung yang ada di Kabupaten Teluk Wondama. Di situ kita kumpulkan kepala kampung dan distrik yang kami kunjungi untuk kemudian diberikan sosialisasi soal UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 serta 60 tentang Pemerintahan Kampung,” kata Mambor, Selasa (3/2/2015).

Menurutnya, dalam sosialisasi yang diberikan juga diberikan pemahaman terkait cara penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah, (RPJM) dan RKP maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK).

“Itu kami sosialisasikan semua. Agenda kerja saat ini tinggal menganalisa tentang Peraturan Bupati soal insentif bagi para kepala kampung. Sosialisasi yang kami berikan umumnya disikapi antusias oleh para kepala kampung,” aku Mambor.

Sebelumnya, Fredy Jhon Marani mantan Anggota DPRD Teluk Wondama mengaku kuatir penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Kampung tidak akan berjalan dengan baik.

“Saya bilang begitu, karena ada kepala distrik yang jarang berada di tempat tugas dan itu akan memberikan preseden buruk kedepan nantinya. Ini yang harus dipertimbangkan serius agar roda pemerintahan di distrik sesuai harapan kita semua,” saran Jhon. |ADLU RAHARUSUN