Warga Binaan Lapas II B Manokwari.

Penerima Remisi Papua Barat Bertambah Menjadi 360

MANOKWARI, Cahayapapua.com—- Narapidana penerima remisi atau pengurangan masa hukuman di Provinsi Papua Barat bertambah menjadi 360 orang dan lima diantaranya langsung bebas.

Sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli yang dibacakan pada upacara penyerahan remisi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) IIB Manokwari, Rabu, narapidana Lapas Manokwari yang memperoleh remisi sebanyak 101 orang, lima diantaranya bebas.

Lapas Sorong 166,  Lapas Fakfak 61, Lapas Teluk Bintuni 24 dan Lapas Kaimana 8. Untuk Lapas Teminambuan kosong.

Kepala Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Papua Barat Agus Soekono pada wawancara sebelumnya mengatakan, Napi yang akan menerima remisi di Papua Barat sebanyak 352 orang.

“Di Lapas Manokwari 83 orang memperoleh remisi dan empat orang diantaranya bebas, Lapas Sorong 180 orang tiga bebas, Fakfak 57 orang empat bebas,Teluk Bintuni 23 orang, satu bebas, Kaimana delapan, Teminabuan satu,” kata dia saat itu.

Khusus Napi tindak pidana korupsi dan narkoba, katanya, di Lapas Manokwari ada 23 orang yang memperoleh remisi, Lapas Sorong empat orang, Fakfak tiga, dan Rutan Teluk Bintuni 11 orang.

Menteri Yasona lalu melalui sambutan yang dibacakan Gubernur Papua Barat pada upacara tersebut mengatakan, warga binaan harus diperlakukan secara baik. Hak warga binaan yang sudah diatur dalam undang-undang harus diberikan sebagaimana mestinya.

Dia mengutarakan bahwa, narapidana  berhak menjalani hidup secara normal baik sebagai anak maupun anggota masyarakat.

Pada kesempatan itu, Yasona mengimbau seluruh jajaran di Kementerian hukum dan Ham mengubah pola pikir dan gerakan dalam bekerja. Hal tersebut dinilai sebagai bentuk revolusi mental.

“Pelayanan harus diperbaiki, mental optimistis harus ditanamkan di setiap pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,” kata Menteri.

Pada kesempatan itu juga, Yasona menyerukan bahwa, penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) adalah ancaman besar bangsa Indonesia. Ia mengajak seluruh daerah lebih gencar melakukan pencegahan dan pemberantas peredaran narkoba, termasuk di Lapas dan rumah tahanan.

Ia juga mengimbau seluruh jajaran Kementerian hukum dan HAM terus berinovasi dalam melakukan pembinaan kepada para warga binaan. Ia ingin hasil pembinaan yang berlangsang selama di Lapas menjadi bekal bagi para mantan Napi dalam meniti karir dan menata kehidupan.

Sementara pembinaan bagi anak yang bermasalah hukum, kata dia, harus berbasis  pada upaya menanaman budi pekerti. Pembinaan bagi anak harus dilakukan secara khusus.

“Bagi warga binaan yang bebas, saya mengingatkan agar meningkatkan keimanan dan menjadi insan yang taat hukum dan berbudi luhur. Bagi yang belum dapat harap bersabar karena remisi akan diberikan sesuai ketentuan hukum,” pungkasnya. (IBN)

Tinggalkan Balasan