Pilkada serentak 2015

Pengacara Donatus-Abdul Mengindikasi, 2 Anggota Panwaslu Fak-fak Langgar Hukum dan Kode Etik

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com– Yan Christian Warinussy, selaku Kuasa hukum Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Fak-fak, Donatus Nimbitkendik-Abdul Rahman (DONMA) mengindikasi adanya pelanggaran pidana maupun etik yang dilakukan dua orang anggota Panwaslu Kabupaten Fakfak.

“Fakta-fakta yang ada, kami menduga kuat adanya unsur pelanggaran hukum dari sisi pidana maupun etik yang melibatkan dua anggota Panwaslu, yang menyatakan klien kami gugur sebagai pasangan calon,” kata Warinussy, Kamis (5/11/2015).

Keputusan Panwaslu Kabupaten Fakfak Nomor 001/PS/PWS.FKF.34.03/IX/2015 tanggal 29 September 2015 itu, menggugurkan pasangan yang sebelumnya mendapat nomor urut 2 ini.

Menurut Warinussy, beberapa langkah hukum telah ditempuh untuk menyikapi keputusan Panwaslu tersebut.

Sebelumnya, KPU mengeluarkan keputusan Nomor 4/2015, tentang perubahan keputusan KPU Fakfak, Nomor 2/2015 tentang penetapan pasangan calon sebagai peserta pemilihan bupati dan wakil bupati fakfak tahun 2015, tanggal 26 Oktober 2015.

Keikutsertaan klien, juga berdasarkan keputusan KPU kabupaten Fak-fak nomor 3/2015 tanggal  18 September 2015 tentang pengundian penetapan nomor urut pasangan calon bupati fakfak dan calon wakil bupati fakfak tahun 2015 tanggal 18 September 2015.

“Kami sudah menyampaian keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah kepada Panwaslu Fak-fak pada tanggal 29 Oktober 2015,” tuturnya.

Langkah hukum yang dilakukan merujuk pada peraturan Bawaslu nomor 8/2015, tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan gubernur, bupati dan walikota.

“Klien kami saat ini sedang menunggu undangan resmi dari Panwaslu Fakfak untuk penyelesaian sengketa sesuai dengan permohonan kami, dan tentu dapat diawali dengan musyawarah antara klien kami dengan KPU Kabupaten Fakfak,”kata dia.

Menurutnya, kedua angota Panwaslu yang mengeluarkan keputusan itu, sudah lebih dari 40 hari tidak berada di Fakfak dan tidak menjalankan tugas dan kewajibannya selaku anggota Panwaslu,.

Piyhaknya melihat ada kejanggalan lain dalam persoalan ini. Hal itu ditemuan, saat pihaknya mendatangi kantor panwaslu untuk menyerahkan kelengkapan dokumen permohonan dan meminta nomor registrasi penyelesaian sengketa tersebut.

Bahwa, sehari sebelumnya sudah ada surat bernomor 047/PANWASLUKADA/XI/2015 tanggal 01 November 2015, yang berisi bahwa permohonan yang diajukan klienya tidak dapat diregistrasi.

“Kami menduga kuat keluarnya surat ini terjadi atas peran dan tindakan dari sekretaris panwaslu serta salah satu staf sekretariat. Kami akan tindaklanjuti secara hukum,” tegasnya.|RASYID FATAHUDDIN| EDITOR:TOYIBAN