Pengalihan Subsidi BBM Dinilai Tepat

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com— Kebijakan Presiden Joko Widodo untuk mengalihkan subsidi BBM dari sektor yang bersifat konsumtif kepada sektor produktif dinilai tepat.

Pengalihan yang juga berarti menaikkan harga BBM ini memang memiliki sejumlah konsekuensi misalnya naiknya harga – harga barang dan kebutuhan pokok.

Itu sebabnya, pemerintah harus meningkatkan pengawasan peredaran kebutuhan pokok untuk meminimalkan praktek penggelembungan harga pasca dinaikkannya harga BBM di Indonesia.

Menurut koordinator lembaga masyarakat sipil, KAMUKI Manokwari, Sena Aji, pengawasan tak cukup jika hanya dilakukan secara sepihak dan sektoral namun dilakukan oleh pemerintah daerah yang menjadi tujuan maupun asal barang. Pengawasan ini ini juga penting untuk menyediakan basis data saat melakukan kajian dan penetapan harga bahan pokok.

” Supaya para produsen, distributor dan para pedagang tidak semena-mena menaikan harga,” katanya Selasa (18/11/2014).

Selain itu, pemerintah diminta menentukan harga transporasi secara adil. Agar penyesuaian tarif transportasi di Papua Barat, tidak memberatkan baik pemilik kendaraan, sopir, maupun masyarakat selaku pengguna transportasi.

Kenaikan tarif angkot misalnya, tidak boleh serta merta dilakukan tanpa ada kajian yang matang dan melibatkan pihak-pihak terkait.

Tingginya harga BBM bukan hal baru bagi masyarakat Papua terutama di daerah yang belum memiliki infrastruktur distribusi BBM yang memadai. Di Kabupaten Bintuni dan kabupaten Teluk Wondama misalnya harga BBM per liter melampaui harga yang ditetapkan pemerintah Senin malam lalu. Sebelum Jokowi mengeluarkan kebijakanya, harga BBM di tingkat distributor di daerah ini mencapai 15 ribu rupiah per liter.

Meski demikian, naiknya harga BBM jelas akan membuat masyarakat menanggung dampaknya. Inflasi adalah hal yang sulit dielakkan bahkan niscaya. Sementara program-program pro rakyat Jokowi belum tentu bisa langsung dieksekusi untuk mengimbangi dampak negatif kenaikan harga BBM itu.

” Contoh misalnya, dampak positif Kartu sakti yang dikeluarkan Jokowi tidak bisa dirasakan dalam waktu yang singkat, pemerintahan ini baru, tentu akan ada pembenahan tata kelola dari sistem hingga anggaranya,” jelas Sena.

Pemerintah menaikkan BBM subsidi jenis solar menjadi Rp. 7500 per liter sementara premium Rp. 8500 per liter. |TOYIBAN

 

EDITOR: PATRIX BARUMBUNT TANDIRERUNG

Tinggalkan Balasan