Gubernur Papua Barat, Abraham Octovianus Atururi

Penganggaran Memakai Model Money Follow Program Prioritas

SORONG, Cahayapapua.com— Gubernur Papua Barat, Bram Octovianus Atururi menyatakan agar anggaran daerah yang dikelola pemerintah daerah harus bermanfaat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan daerah.

Pernyataan ini disampaikan dalam pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) tingkat provinsi tahun 2016 yang diikuti 11 Kabupeten dan 1 Kota di Gedung Pertemuan Kabupaten Sorong, Aimas Center, Kamis (14/4) pagi.

Bram –sapaan Abraham Atururi— menyatakan mengelola anggaran belanja bukan harus menggunakan model money follow function tetapi dengan cara money follow program prioritas. Itu artinya program dibiayai yang mengikuti prioritas.

Gubernur Papua Barat yang telah menjabat untuk dua periode ini menjelaskan bahwa cita-cita pembangunan Papua Barat telah digariskan dalam Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

RPJP tersebut diturunkan dalam empat tahapan besar pembangunan sekala berkala tiap lima tahun yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

RPJM tahun pertama, berlaku sejak 2006-2011 menargetkan Papua Barat sebagai provinsi mandiri dalam mengelola pangan, pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana wilayah, serta penataan tata kelola pemerintah.

Untuk RPJM tahun II (2012-2016) Papua Barat didorong agar Papua Barat menjadi provinsi yang memiliki daya saing juga merupakan lanjutan dari RPJM tahun I.

Sementara RJPM tahun ketiga (2017-2021) Papua Barat menargetkan memiliki Sumberdaya Manusia dan perekonomian yang beradaptasi perubahan internal dan eksternel.

RPJM tahun IV (2022-2026) Papua Barat sejahtera secara ekonomi wilayah, ekonomi dan sosial.

Musrembang ini juga dihadiri Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur dan Perumahan Rakyat Hadi Sucahyono yang menjelaskan soal target utama perhubungan, pembangunan bandara baru, dan pengembangan dermaga.

Ia mengatakan anggaran dari APBN untuk Papua Barat selain difokuskan untuk pembangunan jalan lintas Papua Barat yang hingga kini masih kurang sekitar 700 kilo meter ia juga mendorong Papua Barat untuk memanfaatkan anggaran pada sector-sektor prioritas. (NSR)

 

Tinggalkan Balasan