Ilustrasi Dana BOS

Pengawasan dan Evaluasi Dana BOS Lemah

MANOKWARI, Cahayapapua.com—– Pengawasan dan evaluasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh Tim Pengawas yang berada di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota belum berjalan baik. Bahkan, masih sangat lemah.

Hal itu diungkapkan, Asisten Pengawasan Ombdusman perwakilan Provinsi Papua Barat, Yunus Kaipman kepada wartawan, Senin (25/4/2016).

“Ini dibuktikan dengan temuan di sekolah-sekolah yang masih melakukan pungutan uang buku, pengayaan, pengembangan perpustakaan, dan uang komite serta pengutan lainnya,” katanya.

Kata Yunus, lemahnya pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan dan penggunaan dana Bos justu membuka celah bagi pihak sekolah untuk menarik pungutan dari peserta didiknya.

Berdasarkan Surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7131/D/KU/2016 tertanggal 10 Desember 2015 tentang pelaksanaan Dana Bos Tahun 2016.

Dia mengatakan, efisiensi penggunaan dana BOS di tingkat SD dan SMP harus sesuai 13 item yang telah ditetapkan. Untuk tingkat SMA/SMK terdapat 14 item.

“Dana tersebut diberikan kepada setiap perserta didik untuk waktu 1 tahun. Untuk tingkat SD sebesar Delapan ratus ribu rupiah, tingkat SMP sebesar Satu juta rupiah, dan tingkat SMA/SMK sebesar Satu juta seratus ribu rupiah,” tandasnya.

Yunus mengemukakan, pengawasan dan evaluasi bertujuan supaya pengelolaan dana Bos transparan, akuntable, dan efektif. Dengan demikian, akan meminimalisir pungutan-pungutan yang dilakukan oleh pihak sekolah maupun komite sekolah.

“Tim Bos di daerah perlu meningkatkan koordinasi dalam rangka memaksimalkan pengawasan dan evaluasi dana Bos. Kalau terjadi penyimpangan, kita bisa minta supaya dana Bos diaudit oleh BPK atau BPKP,” tegas Yunus.

Kepala daerah di kabupaten dan kota, lanjutnya, perlu menginstruksikan Dinas Pendidikan agar memberi perhatian terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban dana Bos.

Pengelolaan dana bos harus mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang petunjuk penggunaan dan pertanggungjawaban Dana BOS.

Disisi lain, Yunus mengimbau para kepala daerah juga perlu memberikan perhatian terhadap pengelolaan dana Bos Daerah yang bersumber dari APBD.

”Kami tengah melakukan evaluasi terhadap penggunaan dana Bos daerah. Data dari 15 sekolah di tingkat SD, SMP, dan SMA yang berada di Kabupaten Manokwari tengah direkap,” kata dia.

Yunus menambahkan, hasil evaluasi itu akan memberikan gambara soal apakah dana Bos maupun Bos daerah sudah digunakan sebagaimana mestinya. (ALF)

 

Tinggalkan Balasan