Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat, Alfredo Ngamelubun

Pengorganisasian Pengawas Pemilu di Daerah Terbentur Anggaran

MANOKWARI, Cahayapapua.com—- Upaya pengawasan Pilgub Papua Barat tampaknya menemui hambatan. Soalnya, hingga kini Bawaslu Papua Barat belum mendapat kepastian menyangkut anggaran pengawasan dari Pemprov Papua Barat. Anggaran sangat dibutuhkan untuk mengorganisir dan menggerakkan pengawasan hingga di tingkat kampung.

” Kami usulkan anggaran kebutuhan Bawaslu sekitar Rp. 215 Milyar untuk 13 Kabupaten/Kota di Papua Barat sejak November tahun lalu. Tapi sampai saat ini belum ada respon dari Pemerintah terkait rasionalitas usulan anggaran tersebut,” ujar Ketua Bawaslu Papua Barat Alfredo Ngamelubun di Manokwari, Senin (30/5).

Bawaslu, jelas Alfredo, selalu berkordinasi dengan Sekda Papua Barat untuk membahas realisasi anggaran tersebut. Pemprov sudah berjanji memanggil Bawaslu terkait hal ini. Tapi hingga kini pertemuan belum terjadi.

“Kami belum tahu kapan dipanggil. Itu sebabnya belum ada kepastian Bawaslu dapat berapa,” ujarnya.

Bawaslu mengagendakan perekrutan Panwas di tingkat Kabupaten/Kota. Sesudah itu lembaga dan personil pengawas juga dibentuk di tingkat kecamatan dan kampung. “Kalau tidak ada dana, itu akan menghambat. Belum lagi soal insentif bagi pengawas,” katanya.

Panwas kecamatan yang sudah dibentuk rencananya akan dilantik pada 13 Juli mendatang diikuti bimbingan teknis bagi seluruh personil.

Anggaran yang diusulkan Bawaslu kepada Pemprov Papua Barat didasarkan atas pertimbangan geografis dan jumlah pemilih. Itu sebabnya dalam usulan itu anggaran bagi masing-masing daerah bervariasi. (MAR)

Tinggalkan Balasan