ilustrasi

Penyelesaian honorer K2 Bintuni masih tarik ulur di Kemenpan RB

BINTUNI, Cahayapapua.com— Proses penyelesaian masalah pegawai Honorer Kategori 2 (K2) Teluk Bintuni belum selesai dan masih tarik ulur di Kementerian Pendayagunaan Paratur Sipil Negara dan Refornasi Birokrasi (Kemenpan RB).

“Untuk masalah Honorer K2, saya jawab lugas saja, belum selesai,” kata Kabid Pengembangan, BKN Papua Barat, Wisman Hadi, saat ditanya oleh pegawai di sesi tanya jawab pada kegiatan sosialisasi standar pelayanan, penggajian dan tunjangan kinerja bagi aparatur sipil negara (ASN) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2018, di Aula Sasana Karya, Kantor Bupati, SP 3 Distrik Manimeri, Kamis pekan lalu.

Dikatakan, masih ada tarik ulur di Kemenpan RB kaitannya dengan honorer K2 yang sudah sejak 2014, namun tidak diusulkan sampai dengan ditutupnya aplikasi SAPK. “Seharusnya diusulkan itu, tapi sampai minta perpanjanganan -perpanjangan, sampai komputernya mati ditutup belum selesai, Bintuni belum dimasukan, kalau komputernya mati BKN tidak bisa kerja, tunggu dihidupkan,” ujarnya.

Menurut Hadi, yang dapat menghidupkan kembali aplikasi tersebut yakni pemerintah daerah dengan Kemenpan sesuai Undang – Undang. “Kalau urusannya masih di Menpan ya.. berarti masih urusannya Menpan dan daerah atau provinsi, sampai sekarang belum selesai,” katanya lagi.

Dia menambahkan jumlah honorer K2 di Kabupaten Teluk Bintuni sekitar 600 lebih itu harus dicek absensi guna memastikan keberadaannya dan juga terkait aktif kerja masuk kantor.

“Itu dicek semua apakah kerja semua atau tidak, kalau saya peraturannya, kalau memang tidak pernah datang kerja, ga ada absensinya, tidak usah diangkat, itu, karena PNS sekarang berbasis kinerja, harus hadir,” katanya.

Menyelesaikan kasus honorer K2 merupakan janji dan menjadi beban Pemerintahan Kabupaten Teluk Bintuni saat ini. |Arif Triyanto

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: