Pembukaan Raker Kepala Daerah se Papua Barat di Aston Niu Hotel, Selasa (21/3).

Penyelesaian Tapal Batas Fokus Raker Kepala Daerah Se-Papua Barat

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Penyelesaian tapal batas wilayah kabupaten/kota akan menjadi fokus pembahasan pada rapat kerja Bupati dan Wali Kota se-Papua Barat.

Pelaksana Tugas Gubernur Papua Barat Eko Subowo pada pembukaan raker di Manokwari, Selasa (21/3) mengatakan, penyelenggaraan pemerintahan daerah di hampir seluruh wilayah Indonesia telah berkembang cukup dinamis, menyusul pemberlakukan UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Dia mengutarakan, ada tiga agenda utama yang akan dibahas pada raker tersebut. Antara lain penyelesaian tapal batas wilayah, pengalihan urusan SMA/SMK serta implementasi program otonomi khusus.

Terkait batas wilayah administrasi pemerintahan, pemerintah provinsi terus melakukan upaya penyelesaian namun hingga kini tak kunjung tuntas.

Menurutnya, sudah ada upaya selama 10 tahun terakhir yang dilakukan Pemprov. Dari upaya tersebut saat ini sudah pada tahap penentuan titik koordinat.

Ia mengajak seluruh kepala daerah berperan aktif untuk menuntaskan persoalan tersebut. “Ada tiga unsur utama pemerintahan, yakni pemerintah itu sendiri, rakyat dan wilayahnya,” ujarnya menambahkan.

Dia mengutarakan, diberbagai daerah wilayah administrasi masih menjadi persoalan. Setiap wilayah sudah memiliki batas namun belum jelas titik koordinat yang pasti.

Ia tak ingin, persoalan ini terus berlanjut sebab, akan berdampak terhadap proses pemekaran wilayah.  “Dalam pembentukan daerah otonom baru, kedepan harus ada batas yang jelas. Itu salah satu syarat, jika tidak pemekaran tidak bisa dilakukan,” sebutnya lagi.

Pelaksana Tugas Kepala Biro Pemerintahan Setda Papua Barat Baesara Wael pada wawancara terpisah menjelaskan, pada raker ini para kepala daerah akan diminta untuk menandatangani kesepakatan atas penyelesaian tapal batas si wilayah masing-masing.

Pihaknya berharap, skema tersebut bisa menuntaskan persoalan tapal batas yang selama ini belum terselesaikan. Dia mengutarakan, kesepakatan serta lampiran berita acara yang telah ditandatangi para kepala daerah akan menjadi dasar penentuan titik koordinat tapal batas antar wilayah.

Baesara menyatakan, penyelesaian tapal batas di daerah tersebut terus difasilitasi pemerintah provinsi. Kepala daerah kabupatwn/kota dinilai kurang berperan. Hal ini dinilai menjadi penghambat atas penyelesaian tapal batas di daerah tersebut.

“Kita selalu mengundang seluruh kepala daerah yang bersengketa wilayah. Tapi banyak yang tidak hadir, akhirnya masalah tidak selesai,” ungkapnya.

Pada raker tersebut, seluruh kepala daerah terutama daerah yang bersengketa, akan dimintai kesepakatan dalam penentuan waktu dan tempat penyelesaian.(IBN)

 

Tinggalkan Balasan