Pemandangan Kota Manokwari, Papua Barat, dari udara. (Int)

Perda Kota Injil Manokwari: Studi Banding ke NTT Dinilai Tak Tepat

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com– Rencana studi banding Pemerintah Kabupaten Manokwari yang mengikutkan denominasi gereja ke Kabupaten Larantuka Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT terkait Perda Kota Injil, dianggap tidak tepat.

Hal itu disampaikan Pemerhati Politik dan Hukum Tata Negara, Roy Y Simbiak kepada Cahaya Papua, Rabu (13/9/2016). “Apa hubunganya Kota Larantuka yang mayoritas penduduknya menganut agama Katolik dengan Perda Kota Injil Manokwari yang notabene mayoritas agama Kristen,” ujarnya.

Menurut dia, rencana studi banding tersebut tidak ada kaitannya dengan substansi pembuatan Perda Kota Injil Manokwari. “Saya minta bupati agar membatalkan rencana studi banding tersebut, sebab menyangkut urusan agama itu sepenuhnya menjadi kewenangan pusat,” tegasnya.

Dikatakan, dari aspek politik dan hukum tata Negara studi banding menurutnya sangat mubazir dan merugikan keuangan Negara, sebab jika Pemda dan dedominasi gereja memaksakan diri, maka hal itu perlu dipertanyakan.

“Pemda Manokwari harusnya membentuk sebuah tim untuk membuat draf rancangan Perda Kota Injil, sebab dalam menyusun Perda harus mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga terdapat harmonisasi antara Perda dengan UU yang berlaku, ” ujarnya.

Dia juga menyarankan kepada pendeta dan pemuka agama yang dari awal terlibat dalam wacana pembuatan Perda Kota Injil harus memahami bahwa pembentukan peraturan daerah merupakan sebuah produk politik pada level kabupaten/kota.

“Jangan terlalu masuk ke ranah politik sebab kalau memaksakan tentu akan mendegradasi peran mereka sebagai pelayan Tuhan,” katanya.

Dikatakan pasal 9 ayat 2 dan Pasal 10 ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2003 secara jelas menyebut bahwa urusan agama itu merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Dari ketentuan diatas, menurutnya, jelas mengarahkan bahwa kemungkinan besar jika perda menyangkut agama oleh pemerintah daerah akan dibatalkan pemerintah pusat. “Dengan demikian membentuk Perda Kota Injil Manokwari harus memperhatikan asas-asas yang baik,” kata Simbiak.

Dikatakan materi muatan perundang-undangan harus memperhatikan asas kemanusiaan, pengayoman, kebangsaan, kekeluargaan dan bhineka tunggal ika serta kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.

“Kalau materi Perda Kota Injil ini tidak mencakup asas asas perundang-undangan maka dengan sendirinya akan gugur oleh pemerintah pusat,” Simbiak menjelaskan.

Ia juga mengingatkan pemerintah daerah dan dedominasi gereja, bahwa tantangan atas pembuatan Perda Kota Injil ini bukan hanya dari pemerintah pusat, namun akan menjadi sorotan publik, sebab di anggap intoleransi antara umat beragama, sebab di anggap menguntungkan agama tertentu. (MAR)

Tinggalkan Balasan