Bupati Teluk Bintuni Ir. Petrus Kasihiw, MT

Perdana, Pemda Bintuni Gelar Seleksi Terbuka Jabatan Eselon II

BINTUNI, Cahayapapua.com— Untuk pertama kalinya, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni membuat seleksi terbuka pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II). Pengumuman ini secara resmi dikeluarkan dengan disebarluaskan melalui media cetak, elektronik, dan selebaran yang ditempel di tempat-tempat umum, sejak Jumat, (3/3) kemarin.  Bupati Teluk Bintuni Ir. Petrus Kasihiw, MT, mengatakan, seleksi tersebut berpedoman pada  aturan diantaranya Perda No. 3 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berikut Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Karena kita dikejar oleh waktu sehingga kita membatasi penerimaan dari luar daerah dan masih mengutamakan internal daerah Bintuni.Ketika pada waktunya ada yang tak penuhi syarat, terpaksa akan dicari dari luar. Ada beberapa pejabat dari luar daerah yang sudah ajukan permohonan, namun kita prioritaskan dahulu dari dalam daerah,” kata Bupati kepada wartawan di ruang kerjanya. Disampaikan, pelantikan pejabat tidak seperti dulu yang sistemnya bupati memiliki kewenangan mutlak dengan menunjuk siapa saja. Tetapi di masa ini harus kembali ke aturan ASN. “Artinya kita ingin melakukan seleksi agar yang terpilih itu adalah mereka yang benar-benar berkompeten,” ucapnya. Sejalan dengan itu, buka bupati, saat ini sudah dibentuk tim panitia seleksi (Pansel) yang teridiri dari beberapa komponen. Yakni sekda sebagai ketua, komponen perguruan tinggi, tokoh masyarakat, dan staf khusus sebagai panitia pansel. “Semuanya independen yang tidak memiliki kepentingan sama sekali terhadap jabatan struktural yang nanti dilelang,” paparnya. Mengenai syarat yang harus dipenuhi, Kasihiw menjelaskan ada beberapa poin yang harus diperhatikan oleh peminat. Diantarnya syarat kepangkatan, memenuhi kelengkapan adminitrasi lainnya seperti diklat strukutural dan kualifikasi pendidikan. “Pangkat minimal jabatan tinggi pratama minimal 4A,  tapi ada toleransi bagi anak asli Papua. Kita turunkan syarat kepangkatan ke 3D yang sedang dalam proses penyusunan kenaikan pangkat ke 4A atau III D senior tahun ini. Kita mendorong itu supaya mereka bisa berkompetisi,” ujarnya. Lebih jauh dikatakan, setelah tim melakukan seleksi syarat administrasi, nantinya ada seleksi menyangkut visi dan misi.“Jadi kalau bupati sudah memiliki visi dan misi daerah, maka calon harus tau, mengerti dan bisa menterjemahkan  melalui visi dan misi SKPD –nya agar target capaian bagi visi – misi daerah selama lima tahun terwujud,” tekannya. Soal SKPD yang akan dilelang, Bupati menegaskan tidak semua SKPD, namun sebagian besar akan dilakukan seleksi.  “Terget waktu sampai pelantikan kalau bisa minggu ketiga bulan Maret ini sudah final dan semua dilantik. Karena akan disingkronkan penyusunan struktur dengan penentuan tugas pokok  dan fungsi masing-masing jabatan,” tukasnya. Disinggung soal ada kesan lambat pelantikan ini, bupati menegaskan untuk melakukan sebuah perubahan kearah yang lebih baik  membutuhkan waktu.“Saya harap masyarakat bersabar. Saya tak akan copy paste apa yang terjadi dahulu, Selaku bupati saya mengutamakan aturan, kemudian disesuaikan dengan kebijakan,dan kebijakan itu tidak menyimpang jauh dari aturan agar kita tidak disalahkan,” tandasnya. Pantuan media ini, sejumlah ASN nampak berdatangan mengambil formulir pendaftaran di petugas Pansel yang membuka pelayanan pendaftaran di ruang Aula Kantor Bupati, SP 3, Distrik Manimeri. (ART)  

Tinggalkan Balasan