Bupati dan wakil bupati Manokwari membereskan blokade akses jalan menuju Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro Distrik Warmare, Manokwari, untuk diresmikan, Senin 17 Oktober 2016 lalu. PLTMH tersebut kembali di palang baru-baru ini.
Bupati dan wakil bupati Manokwari membereskan blokade akses jalan menuju Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro Distrik Warmare, Manokwari, untuk diresmikan, Senin 17 Oktober 2016 lalu. PLTMH tersebut kembali di palang baru-baru ini.

Peresmian PLTM Warmare Diwarnai Aksi Blokade Jalan

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Akses jalan menuju Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) di Kampung Snamboi, Distrik Warmare, Manokwari, sempat diblokade oleh pemilik hak ulayat.

Blokade jalan menuju lokasi pembangkit listrik tersebut dilakukan oleh puluhan masyarakat saat PLTM Snamboi saat fasilitas tersebut hendak diresmikan, Senin (17/10). Mereka kecewa terhadap PT.PLN Persero Cabang Manokwari yang dituding tidak transparan dalam pembayaran hak ulayat.

Salah satu pemilik hak ulayat, H Mandacan menegaskan, dalam proses pembebasan lahan, PT.PLN baru membayar sebesar Rp 600 juta yang masuk dalam pembayaran tahap pertama atas ganti rugi lokasi kebun milik warga.

Sedangkan, pada pembayaran tahap ke II dan ke III, sebagian besar masyarakat pemilik hak ulayat tidak pernah mengetahui proses pembayaran tersebut, padahal saat ini pembangkit listrik dengan kapasitas 2×1,25 MW sudah seratus persen selesai dan siap diresmikan.

Masyarakat pemilik hak ulayat yang hadir dalam negosiasi juga meminta agar PT.PLN Cabang Manokwari untuk segera memberikan jawaban pasti terkait pembayaran tahap ke II dan III atas lokasi PLTM.

Hal ini ditegaskan, karena menurut mereka, pembayaran ganti rugi hak ulayat tersebut belum pernah diterima oleh masyarakat pemilik hak ulayat.

Kepala PLN Cabang Manokwari Mesak Kyew Kyew yang melakukan negosiasi dengan pemilik hak ulayat sempat tidak menemui titik terang. Masyarakat menganggap PT. PLN tidak serius menyikapi pembayaran tanah yang dijadikan lokasi PLTM. Masyarakat kecewa dengan sikap Kepala PT.PLN Cabang Manokwari yang dinilai selalu menghindar saat pemilik hak ulayat hendak bertemu.

Mesak Kyew Kyew mengatakan sejak menjabat di PT.PLN Cabang Manokwari, dirinya mengetahui kalau proses pembayaran sudah dilakukan sebanyak tiga tahapan.

Tahap pertama dilakukan semasa kepemimpinan Bupati Dominggus Mandacan, dan selanjutnya telah diselesaikan pembayaran hingga tahap ke III.

Ditegaskan, PT.PLN Cabang Manokwari memiliki bukti-bukti serta nama-nama pemilik hak ulayat yang telah melepas lokasi tersebut pada pembayaran tahap II dan III.

“Dokumennya ada dikami, dan kami siap menunjukannya kepada masyarakat, tetapi kami harapkan palang ini dibuka dulu, karena sebentar lagi (kemarin) akan diresmikan,” tegasnya.

Mesak juga mengatakan, beberapa waktu lalu dirinya sempat bertemu empat orang yang mengatasnamakan pemilik hak ulayat di Lokasi Kampung Snamboi dan Indisey. Namun dirinya lupa, identitas jelas dari keempat orang tersebut. “Kalau saya lihat wajahnya boleh nanti saya kenal, tetapi disini mereka tidak ada,”ujarnya.

Mendapati jawaban tersebut, masyarakat pemilik hak ulayat tetap berkeras untuk tidak membuka blokade jalan. Para Pemilik Hak Ulayat juga meminta agar Kepala PT.PLN Cabang Manokwari untuk menghadirkan empat orang yang dimaksud, barulah mereka membuka blokade jalan tersebut.

Bupati Manokwari, Demas Paulus Mandacan yang didampingi Wakil Bupati, Edi Budoyo Manokwari yang turut hadir dalam proses negosiasi tersebut akhirnya mencoba untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat.

Bupati meminta agar akses jalan tersebut dibuka. Pemerintah Kabupaten Manokwari siap menjadi fasilitator antara PT.PLN dan pemilik hak ulayat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Palang dibuka saja, dan nanti saya akan buatkan undangan untuk kita duduk bicara untuk selesaikan, saya minta PLN juga harus siap memberikan data-data yang diminta oleh masyarakat, sehingga tidak ada yang dirugikan,”tegas bupati.

Mendapati pernyataan dari bupati, masyarakat pemilik hak ulayat setujuh untuk membuka akses jalan masuk menuju PLTM, namun masyarakat memberi tengat waktu kepada PT.PLN Cabang Manokwari selama 1 minggu untuk segera menjawab semua tuntutan mereka. (ACS)

Tinggalkan Balasan