Sejumlah mahasiswa Papua di Bandung, Jawa Barat, Rabu (10/12), menggelar aksi unjuk rasa terkait tewasnya tujuh warga sipil yang tertembak aparat keamanan di Paniai, Papua. Mereka menuntut penghentian kekerasan di tanah Papua dan meminta tanggung jawab pemerintahan Jokowi-JK atas terbunuhnya tujuh warga Papua tersebut. ANTARA FOTO

Perihal “Sejarah Sunyi” Rakyat Papua

I Ngurah Suryawan. Staf pendidik/Dosen Jurusan Antropologi Fakultas Sastra UNIPA Manokwari, Papua Barat

I Ngurah Suryawan. Staf pendidik/Dosen Jurusan Antropologi Fakultas Sastra UNIPA Manokwari, Papua Barat

I Ngurah Suryawan

Pembentukan sejarah Papua, seperti layaknya kontestasi (pertarungan) dominasi kekuasaan, yang menyematkan legitimasinya terhadap negeri di ujung timur negeri ini. Namun, dalam pentas pertarungan itulah banyak hal yang bisa terjadi, termasuk di dalamnya adalah “dikalahan” dan “disingkirkannya” rakyat Papua dari proses pembentukan sejarah tersebut. Studi dan catatan-catatan sejarah yang selama ini sebagian besar mewakili kepentingan “sang kuasa” dalam memandang Papua tanpa sama sekali merekognisi ingatan sosial dan pengalaman rakyat Papua selama rentang proses sejarah tersebut berlangsung. Yang direproduksi ke publik adalah dokumen-dokumen sejarah yang niremansipasi, yang sama sekali menempatkan ingatan sosial masyarakat akar rumput sebagai basis dasar dalam pembentukan sejarah rakyat Papua.

Benny Giay (2000) dalam konteks ini mengungkapkan bahwa dokumen sejarah orang Papua itu bukan hanya catatan-catatan yang dibuat oleh para kolonial yang menjadikan Papua dan rakyatnya sebagai objek jajahan (koloni). Dokumen hidup yang membadan dan menjadi keseharian rakyat Papua justru jauh lebih penting. Dokumen ingatan sosial itulah mengangkat pengalaman dan kejadian masa lampau amat penting untuk merekonstruksi—menyusun kembali—sejarah bangsa Papua menuju Papua Baru. Kerena pengalaman lampau sangat menentukan pemahaman diri orang Papua sekarang, dan masa depannya sebagai suatu bangsa. Sehingga usaha untuk mencari dokumen sejarah mejadi suatu agenda prioritas.

Dokumen sejarah yang dimaksudkan itu tidak berada jauh-jauh. “Barang” itu ada di sekitar dan kehidupan rakyat Papua yang berada di kampung-kampung. Mereka inilah dokumen sejarah yang terpenting dalam sebuah gerakan penulisan sejarah Papua yang lebih emansipatoris, yang menempatkan rakyat Papua kebanyakan menjadi subyek dan pusaran utama pembentukan sejarah. Rakyat Papua yang selama ini suaranya terbungkam oleh kuasa-kuasa yang menyebar secara produktif dan menjelajah jauh hingga di depan kehidupan masyarakat di kampung-kampung.

Salah satu sumber kuasa tersebut adalah “stigmatisasi separatisme” yang mereproduksi beragam jenis kekerasan yang terwariskan hingga kini dalam masyarakat Papua. Stigma ini diciptakan oleh negara dan aparatusnya untuk menjadikan rakyat Papua hanya obyek dan kendaraan politik para elit dan berbagai kepentingan kekuasaan di Jakarta. Hal yang lumrah terjadi bahwa Papua menawarkan berbagai tawaran untuk mengeruk keuntungan eksploitasi sumber daya alam dan berbagai tawaran-tawaran akses ekonomi yang menggiurkan. Yang menjadi dominasi selama ini adalah citra dan reproduksi pengetahuan akan Papua yang eksotis dan memiliki kebudayaan yang khas yang harus dilestarikan. Tak lebih daripada itu. Sementara eksploitasi dan kongsi di antara para elit menghadirkan invasi eksploitatif yang mengeruk kekayaan alam Tanah Papua. Suara rakyat kecil Papua di kampung-kampung terkalahkan oleh narasi-narasi besar ini.

Di tengah rakyat Papua di kampung-kampung itulah “sejarah sunyi” perjalanan bangsa Papua akan berlangsung terus-menerus. Penulisan “sejarah sunyi” rakyat Papua sepatutnya memperhatikan suara-suara rakyat di kampung dengan berbagai kompleksitasnya. Khusus bagi penulisan kembali sejarah orang Papua, pertama yang harus diperhatikan adalah dokumen-dokumen historis ada di dalam pengalaman sejarah dan pemahaman diri bangsa Papua yang dipengaruhi oleh rangkaian peristiwa sejarah yang terjadi di tanahnya sendiri. Orang Papua yang telah mengikuti perjalanan sejarah sejak zaman Belanda hingga sekarang di bawah pemerintahan RI adalah sumber dan saksi-saksi sejarah yang dapat dipercaya. Kita tidak perlu mencari dokumen sejarah di mana-mana. Dokumen sejarah dari luar negeri, kita butuhkan tetapi hanya sebatas melengkapi. Bukan sebagai dokumen utama.

Dokumen yang mendasari pelurusan sejarah bangsa Papua menuju Papua Baru itu harus dicari di Papua karena para pelaku dan korban dari sejarah Papua adalah rakyat kecil—bangsa Papua—yang ada di Tanah Papua. Kedua, orang Papua ini mempunyai pengalaman sejarah yang tidak pernah ditulis dan tidak pernah mendapat wadah, yang telah membentuk karakter dan pemahaman diri orang Papua dewasa ini. Pemahaman ini perlu dimiliki oleh orang Papua yang ingin meluruskan sejarahnya. Sehingga dengan sikap dan pandangan ini, kita akan menghindari kesan bahwa orang Papua tidak ada pengalaman sejarah—yang itu tidak mungkin—dan oleh karena itu harus meminta bantuan orang lain atau pihak Barat untuk melegetimasi pengalaman dan pemahaman sejarah (Giay, 2000: 1-2). Sebaliknya orang Papualah yang harus menulis sejarahnya sendiri atau penulisan sejarah dengan menggunakan perspektif yang emansipatoris yang melibatkan rakyat Papua kebanyakan sebagai subyek dari penulisan sejarah tersebut.

Berbagai tragedi kekerasan menyebabkan rakyat Papua mengendapkan ingatan kekerasan dan penderitaan itu membantin dalam kehidupan dan terwariskan kepada keturunannya. Sebagian tragedy kekerasan tersebut diantaranya adalah dimana orang Lani masih menyimpan trauma kolektif terkait dengan Peristiwa Jayawijaya atau yang lebih dikenal sebagai peristiwa tahun 1977 yang sebenarnya dimulai 7 April 1977, ketika pejuang OPM dibawah pimpinan Matias Tabu memasuki daerah Pagai. Mereka menangkap sebuah senjata, 2 karung beras. Karena takut ikut diserang, masyarakat melarikan diri ke hutan. Penyerangan terjadi sekitar jam 3 sore. Kemudian pada 13 April 1977 sekitar jam 2 siang, beberapa anggota TNI AD yang sedang berpatroli diserang di Prime (Distrik Tiom) oleh pejuang OPM yang terdiri dari 200 orang. Para penyerang dibawah pimpinan Boas Wanimbo. Tidak ada korban. Para pejuang memintanya supaya tentara tidak memasuki wilayah Prime sampai selesai Pemilu. Yang bikin masalah kemudian adalah balasan dari pihak ABRI terhadap OPM sebagai pelaku penyerangan. ABRI tanpa pandang bulu menyerang rakyat yang tidak bersalah. Banyak orang biasa, laki-laki dan perempuan, tua muda mengungsi untuk menghindari pembunuhan dan penganiayaan. Ribuan warga yang mati di hutan karena kelaparan dan sakit. Banyak yang menjadi gila. Sebagian dari mereka yang kembali dibunuh setelah disiksa (Giay, 2007).

Kisah-kisah tragedi kemanusiaan tersebut tentu sangat banyak jumlahnya di Tanah Papua. Dari berbagai ingatan sosial tentang tragedi-tragedi tersebutlah sejarah sunyi para rakyat Papua di kampong-kampung terpendam. Rakyat Papua pun kini tengah bergulat dengan sejarah sunyi dan secara terus-menerus menyikapi dan membuat sejarah dan menciptakan budaya baru yaitu budaya damai dan dialog dalam menyikapi masa lalu, sekarang, dan merebut masa depannya.

Kondisi Papua kini berada di tengah masyarakat, sejarah, dan kebudayaannya tengah menghadapi krisis kebudayaan dalam arti yang seluas-luasnya. Orang Papua kini mengalami disorientasi sosial lalu mendeklarasikan Papua Tanah Damai. Tujuannya adalah untuk membangun budaya dialog, budaya toleransi, berunding, dan bernegosiasi. Dengan komitmen untuk menghindari tegangan fisik, pendekatan senjata, dan keamanan. Dengan Papua Tanah Damai orang Papua dan semua unsur masyarakat bisa memiliki ruang untuk menjadi diri sendiri, membuka sejarah sunyi, berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kekerasan dan ketegangan dan belajar menahan diri dan tidak terjebak ke dalam dunia ketegangan yang diciptakan pihak lain (Giay, 2007).

Di tengah situasi krisis dan lumpuhnya spirit perubahan tersebut, diperlukan langkah-langkah untuk membangun spirit bersama menyikapi keterpecahan yang sedang dan akan terus terjadi di tengah rakyat Papua. Oleh sebab itulah diperlukan media-media dan gerakan mediasi (transformasi) kebudayaan dan momentum-momentum dalam berbagai kegiatan-kegiatan untuk membangun persatuan dan rekonsiliasi di antara rakyat Papua. Rakyat Papua kini berada dalam situasi terbagi-bagi dari sisi agama atau gereja, etnis, atau kepentingan sehingga gampang dipecah-pecah berbagai kepentingan untuk melumpuhkan Papua. Langkah awal yang sepatutnya diinisiasi adalah belajar dari gerakan penulisan sejarah-sejarah sunyi yang terlupakan namun hidup menjadi identitas sosial rakyat Papua yang berhubungan dengan pengalaman masa lalunya. Beranjak ke masa depan berarti rakyat Papua harus bisa bernegosiasi dengan (ingatan kekerasan dan penderitaan) masa lalunya untuk kemudian bangkit, memimpin dirinya sendiri, dan membuat gerakan sejarah baru rakyat Papua.  (*)

Artikel ini pernah dimuat di Harian Cahaya Papua

Tinggalkan Balasan