www.delapan6.co

MANOKWARI, Cahaya Papua.com–Ketua DPW Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Provinsi Papua Barat, Marinus Bonepai melarang pengurus DPD di sembilan kabupaten ikut melaksanakan Pilkada serentak tahun ini untuk berafiliasi serta memberikan dukungan kepada kandidat dengan mengatasnamakan partai.
Jika terbukti ada DPD yang mendukung pasangan bakal calon tertentu pihaknya akan memberikan sanksi organisasi. “Secara pribadi maupun lembaga, saya belum nyatakan sikap. Kalau ada yang mengatasnamakan Perindo dan memberikan dukungan maka, siap menerima konsekuensinya. Dalam waktu dekat kami akan memanggil pengurus dari 13 DPD terlebih khusus untuk di Sembilan daerah,” kata Marinus Bonepai kepada wartawan, Kamis (6/8/2015).
Saat ini, lanjut Bonebai konsolidasi partai menjadi fokus agenda Perindo. Hal ini untuk mencapai misi organisasi menuju Pemilu 2019. “Masih fokus konsolidasi ke daerah-daerah. Soal dukungan akan dibahas dalam rapat pimpinan wilayah. Hasilnya akan disampaikan kepada DPP,” ujarnya.
Marinus menyebut, struktur kepengurusan partai di Provinsi Papua Barat sudah terbentuk di 12 kabupaten dan satu kota. Saat ini, pihaknya tengah menggenjot struktur kepengurusan di tingkat distrik dan kampung.
“Bahkan, Perindo juga membentuk kepengurusan di tingkat TPS. Bukan saksi, tapi pengurus partai yang akan mengawal TPS saat Pilkada nanti. Kepada pengurus, saya sampaikan bahwa jatah Pilkada Perindo itu pada tahun 2020. Misi kita adalah menangkan Pemilu 2019,” sebutnya.
Sekretaris DPW Perindo, Jimmy Jeferson Liunsanda menambahkan, kepengurusan Partai Perindo di tingkat provinsi se-Indonesia seratus persen sudah dibentuk. “Bahkan, di DKI Jakarta, Aceh, dan NTB kepengurusan sudah seratus persen hingga ke tingkat kampung. Saat ini, sedang ditata di tingkat TPS,” aku Jimmy.|RASYID FATAHUDDIN
EDITOR : TOYIBAN