Ilustrasi. Foto: Ist

Perjelas Batas Daerah Otonom Baru

PADA tataran ideal,  tujuanpemekaran dan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) adalah kesejahteraan rakyat. DOB hadir sebagai upaya mendekatkan layanan publik. Tapi, alih-alih mewujudkan kesejahteraan, sejumlah masalah justru menyertai perjalanan DOB saat mulai atau sedang berakselerasi mengejar ketertinggalan.

Satu masalah yang mengiringi perjalanan daerah otonom baru di Provinsi Papua Barat adalah soal tapal batas antar daerah.  Lihat saja ruas jalan di wilayah Mokwam yang menghubungkan Pegunungan Arfak dengan Kabupaten Manokwari. Selain menyempit, jalan yang disebut sebagai gerbang utama Pegunungan Arfak ini kerap terkikis longsor sehingga butuh pembenahan.  Namun perbaikan tak semudah membalik telapak tangan dan membuat jalan ini terkesan terabaikan. Padahal ini soal hajat hidup warga.

Menurut Ketua DPRD Manokwari, Yosias Saroy, pokok masalahnya adalah, belum jelas benar apakah ruas jalan ini masuk dalam wilayah Kabupaten Pegaf atau Manokwari. Singkat kata, belum jelas daerah mana yang bertanggungjawab memperbaikinya (Cahaya Papua 14/5).

Masalah ini muncul hampir di semua daerah di Indonesia yang baru dibentuk atau dimekarkan. Dirjend Pemerintahan Umum Kemendagri, Agung Mulyana mengatakan pembentukan DOB kadang-kadang mengabaikan masalah tapal batas. Akibatnya muncul duplikasi pelayanan pemerintahan. Dampak lanjutannya, terjadi pengabaian tanggung jawab layanan pemerintahan pada wilayah perbatasan.

Penegasan batas wilayah daerah otonom memang bukan pekerjaan mudah. Ada dua sebab, pertama soal regulasi. Tapal batas tidak disebutkan secara tegas dalam undang-undang pembentukan daerah otonom. Kedua, soal motif, yakni kepentingan daerah untuk mengeksploitasi cadangan sumberdaya alam di daerah yang dipersengketakan.  Itu sebabnya bila motif eksploitasi sumberdaya alam di wilayah perbatasan yang dominan, daerah biasanya justru berebutan. Bandingkan jika isu tapal batas berurusan dengan pembiayaan.

Bagaimana dengan Papua Barat? Sengketa tapal batas sempat jadi perbincangan hangat para pimpinan daerah pada forum Raker Bupati/Wali Kota se-Papua Barat. Tapi tak kunjung tuntas. Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Papua Barat, Elisa Sroyer, akhir April lalu mengatakan ada kurang lebih 210 segmen batas yang dipersengketakan di provinsi ini. Hanya dua diantaranya yang  selesai yakni di Kabupaten Sorong Selatan dan Teluk Bintuni.

Dibalik  timbunan masalah itu, justru terus bermunculan dorongan masyarakat dan elit daerah untuk memekarkan wilayahnya.  Sementara ada fakta bahwa upaya mewujudkan impian sebagai wilayah yang sejahtera lewat pemekaran daerah justru berakhir dengan kegagalan.

Staf ahli Mendagri, Reydonnyzar Moenek menyebut 78 persen dari 57 daerah di Indonesia  yang berusia 3 tahun gagal berkembang. Moratorium pembentukan daerah otonom sempat diusulkan atas dasar ini. Mengapa disebut gagal? karena DOB menjadi beban baru bagi keuangan negara.  Porsi anggaran di daerah-daerah itu lebih berpihak kepada aparatur. Alih-alih membawa kesejahteraan, DOB menjelma menjadi lahan penghidupan elite penyelenggara pemerintahan.

Terlepas dari pro kontra serta dinamika yang menyertainya, kuatnya dorongan untuk memekarkan sejumlah daerah di Papua Barat tentu harus dibaca dalam perspektif yang lebih positif juga. Sebab dari statistik Kemendagri itu, setidaknya ada 22 persen daerah otonom baru yang relatif berhasil berkembang setelah mekar dan layak menjadi cermin.

Hasrat menggebu-gebu untuk memekarkan daerah haruslah berbanding lurus dengan kesiapan tim pemekaran  dan Pemda induk (salah satunya) untuk menyediakan informasi mengenai batas-batas wilayahnya. Urusan yang paling teknis semisal melengkapi garis batas wilayah dengan titik koordinat  menjadi penting agar dikemudian hari tidak muncul masalah. Pelibatan masyarakat dalam proses pemetaan dan penetapan jauh lebih penting lagi karena menyangkut kepentingan dan ruang hidup mereka.

Pada level yang lebih tinggi, kita perlu mendesak Pemprov Papua Barat mengambil langkah serius untuk memfasilitasi penyelesaian masalah tapal batas antar daerah di provinsi ini. Sementara daerah-daerah yang masih bermasalah hendaknya membuka diri satu sama lain. Menyelesaikan— bukan menggantung soal!

Harus diingat bahwa terkatung-katungnya penyelesaian tapal batas sama saja menggantung harapan masyarakat di daerah yang mekar untuk mendapat sentuhan pembangunan yang adil dan merata. Dengan kata lain, agar hadirnya DOB dalam wilayah Provinsi Papua Barat tak menambah statistik kegagalan pemekaran daerah.(*)

Tinggalkan Balasan