Pekerja wanita yang ditemukan Bupati Manokwari Demas Paulus Mandacan dalam inspeksi mendadak (sidak) 2016 lalu. (Doc. Cahayapapua)

Pernyataan Bupati Soal THM dan Miras Dinilai Arogan

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com – Pernyataan Bupati Manokwari, Paulus Demas Mandacan soal tempat hiburan malam (THM) dan minuman keras diklaim sebagai arogansi seorang pemimpin.

Demikian disampaikan Marthen Joweni dan Andris Wabdaron. Marthen Joweni mengungkapkan, bupati perlu meminta masukan dari sejumlah elemen  terkait keberadaan THM dan miras.

“Pemimpin harus bijaksana. Pernyataan haram tarik PAD dari THM yang jual miras terkesan menunjukan sikap arogan. Ada masalah yang lebih serius yang perlu mendapatkan respon terkait pelayanan publik,” kata Joweni belum lama ini.

Kata Joweni, pelayanan kesehatan di rumah sakit, transportasi, jalan, pasar, lampu jalan. Semua itu membutuhkan perbaikan sehingga kualitas pelayanan pemerintah nyata dirasakan.

“Rapikan dulu kepentingan publik dulu. Listrik dan lampu jalan masih sering padam. Bukan berarti miras bisa bebas. Tapi, ada hal yang lebih prioritas. Perda miras harus dievaluasi dan direvisi,” ujar dia.

Menurutnya, perda miras yang ada tidak efektif justru menciptakan pasar gelap, akibatnya miras merajalela. Tidak memberikan kontribusi bagi daerah dan hanya dinikmati oknum-oknum. Sementara, milo (minumal lokal,red) terus produksi dan memicu orang mabuk.

“Kalau mau tutup miras, tutup lokalisasi. Lokalisasi sumbang PAD. Uangnya haram juga buat bangun daerah. Yang jual miras di rumah haram juga. Jadi yang ada di hotel bagaimana?,” tandasnya.

Tokoh pemuda lainnya, Andris Wabdaron mengatakan, persoalan miras menjadi tanggungjwab pemerintah daerah karena ada perda. Sebab, pelaksanaan perda dibiayai dengan APBD.

“Lebih baik evaluasi perda miras masih layak atau harus direvisi. Manokwari ibu kota provinsi menjadi tujuan pusat pemerintahan. Butuh hiburan untuk menarik investor,” kata dia.

Senada dengan rekannya, Andris meminta bupati lebih fokus pada pelayanan kesehatan di rumah sakit, pendidikan, perbaikan fasilitas umum.

“Pertimbangkan potensi PAD Manokwari ke depan adalah retribusi dan pajak akan jadi tumpuan. Kota Jakarta saat jaman gubernur Ali Sadikin dibangun dengan PAD dari THM, jangan anggap semua hal negatif haram,” ujar Andris.

Dia mengemukakan, lokalisasi dan karaoke/THM  membayar PAD karena mempekerjakan orang. Kami harapkan visi misi bisa diaplikasikan sehingga ada progresnya. Minimal pendidikan dan kesehatan.

“Perda Miras harus dievaluasi. Narkoba saja yang susah bisa dibongkar. Mengapa miras yang mudah dan jelas justru sulit diberantas,” pungkasnya.

Jauh hari, Kementerian Dalam Negeri pernah memanggil 9 kabupaten/kota yang menerapkan perda miras, salah satunya kabupaten Manokwari.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia tidak punya kewenangan untuk melarang secara total seluruh peredaran minuman beralkohol, mulai dari golongan A (kadar alkohol 0-5 persen), golongan B (5-20 persen) dan golongan C (20-25 persen).

Kewenangan untuk pemberian izin peredaran ada pada Mendagri berdasarkan Keppres nomor 3/1997. Sedangkan kewenangan pemerintah kabupaten/kota hanya untuk mengawasi.

Perda yang mengatur miras berkaitan dengan peredaran minuman beralkohol golongan B dan C hanya dibolehkan pada hotel-hotel bintang 3. Termasuk juga mengenai jumlah yang harus dijual pada satu tempat usaha.

Sedangkan untuk minuman beralkohol golongan A, pemerintah kabupaten/kota tidak punya kewenangan untuk melarang secara total peredarannya. Alasannya, miras golongan A dengan kadar alcohol 0-5 % termasuk barang yang bebas dijual.

Karena termasuk minuman beralkohol, pemerintah daerah dapat mengendalikan peredarannya dengan pemberian izin penjualan di tempat-tempat tertentu. (ALF)

Tinggalkan Balasan