Ruang Sidang Utama Kantor DPRPB yag masih dalam keadaan disegel. Meski demikian pekerjaan renovasi gedung itu tetap dilakukan.

Pernyataan Mendagri Soal SK Ketua DPRPB Dinilai Keliru

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapperda) DPR Papua Barat, Abner Djitmau menyatakan, pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo soal Ketua DPRPB, keliru.

Penyampaian Abner ini menanggapi pernyataan Mendgari soal SK ketua DPR Papua Barat (DPRPB). Mendagri menyatakan telah ada SK baru pengganti SK yang dikeluarkan lebih awal.

“Jika, partai demokrat belum mengusulkan perubahan SK ketua DPR (papua barat) atas nama Matheos Selano maka, SK itu yang harus ditindaklanjuti untuk dilakukan pelantikan,” kata Abner, Selasa (20/10/2015).

Abner menegaskan, gubernur tidak punya kewenangan untuk mengusulkan perubahan SK ketua DPR (Papua Barat). SK baru bisa diterbitkan melalui DPR atas dasar usulan dari Partai Demokrat secara berjenjang.

Sebelumnya, Mendagri telah menerbitkan Surat Keputusa Nomor 161.92-4632 Tahun 2015 bertanggal 23 Juli lalu, tentang pengangkatan Ketua DPR Papua Barat (DPRPB) atas nama Matheus Selano.

Abner mengemukakan, pimpinan DPR Papua Barat segera menginstruksikan Badan Musyawarah untuk menentukan jadwal rapat paripurna istimewa pelantikan ketua dewan.

“Tidak apa-apa paripurna pelantikan tanpa kehadiran gubernur. Gubernur tidak boleh mengintervensi DPRPB karena DPR adalah mitra pemerintah. Pimpinan segera tetapkan jadwal pelantikan,” ujar dia.

Abner mengemukakan, pernyataan Mendagri sangat politis yang memberi isyarat kepada Partai Demokrat agar memperhatikan aspirasi yang berkembang terkait usulan ketua DPRPB. “Hanya itu saja. Tidak lebih,” katanya.

Sebab penolakan Matheos Selano, menurut Abner tidak mewakili masyarakat dari 13 daerah. Juga hasil rapat forum komunikasi pimpinan daerah pun tidak bisa membatalkan SK yang sudah diterbitkan.

“Gubernur tidak boleh menghalangi agenda pelantikan ini. Saya juga minta pimpinan menyurait Kapolda ikut mengamankan pelantikan saudara Matheos Selano sebagai ketua DPR Papua Barat,” tutur Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini.

Anggota Fraksi Demokrat, Ismail Djitmau mengatakan, DPP Partai Demokrat telah mengeluarkan rekomendasi. Tidak mungkin rekomendasi yang sama dikeluarkan untuk orang lain.

“Ketua DPP tidak mungkin menandatangani dua rekomendasi. Keputusan soal ketua DPR Papua Barat menjadi kewenangan partai demokrat. Jika ada perubahan pasti akan ada rekonsiliasi untuk meluruskannya,” kata Ismail.

Selain mendesak agenda pelantikan harus diperjela, Abner menambahkan, aparat kepolisian segera mengambil sikap tegas. Untuk membuka segel ruang sidang utama DPRPB.

“Pimpinan buat surat kepada kepolisian agar membuka palang kantor DPR. Ini lembaga Negara sehingga jangan dipermalukan dengan kondisi seperti itu,” imbuhnya. |RASYID FATAHUDDIN|BUSTAM