Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan kepala daerah, tokoh adat dan tokoh agama di Kota Sorong, Papua Barat. Foto: Dokumentasi Setkab RI

Pernyataan Mengejutkan Gubernur Bram Soal Papua Barat Daya

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com— Dihadapan presiden RI Joko Widodo, Gubernur Papua Barat Abraham O Atururi menyatakan mendukung pemekaran Provinsi Papua Barat Daya.

Menurut Kepala Biro Humas dan protocol Papua Barat Albert Macpal, dukungan Gubernur Bram ini disampaikan saat melakukan temu wicara bersama elemen masyarakat di Gedung Walikota Sorong, 29 Desember 2014.

Gubernur yang menjadi moderator dalam temu wicara ini mengatakan siap mendukung pemekaran Provinsi Papua Barat Daya seperti yang diinginkan masyarakat Sorong Raya sebagai wujud rentang kendali pelayanan pemerintahan.

Seperti diketahui, dalam pertemuan tersebut mantan Wakil Ketua DPR PB Djimy Idjie yang mewakili tokoh masyarakat menyampaikan ungkapan pemekaran Papua Barat Daya ini kepada Presiden Joko Widodo.

Menurutnya usulan pemekaran Papua Barat Daya sudah disampaikan kepada DPR dan Mendagri dan ia berharap segera bisa direalisasikan, karena ini menjadi harapan besar bagi masyarakat Sorong Raya.

Selaku moderator gubernur yang sebelumnya menentang usulan pemekaran Papua Barat Daya ini lantas menyatakan ungkapan dukungannya atas usulan ini.

Namun Joko Widodo sendiri belum bisa memberikan kepastian atas permohonan ini, karena Presiden masih akan mengkaji kembali usulan pemekaran Papua Barat Daya ini.

Diketahui, usulan pemekaran Papua Barat Daya pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah dilakukan.

Gubernur Papua Barat berulang kali menyatakan Papua Barat Daya tidak akan pernah mekar selama belum ada rekomendasi dari dirinya. Sayangnya Gubernur tidak menjelaskan alasannya kenapa ia tidak memberikan rekomendasi pemekaran Papua Barat Daya saat itu.

Kemenetrian Dalam Negeri saat itu sempat memberikan rekomendasi sejumlah usulan pemekaran daerah di Tanah Papua yang tidak layak untuk dimekarkan. Ada sejumlah kabupaten/kota yang tidak layak, karena kurangnya berkas kelengkapan. Kondisi ini juga terjadi untuk usulan Papua Barat Daya, yang dianggap tidak layak karena belum mengantongi rekomendasi dari gubernur. |DINA RIANTI

2 comments

  1. bangun SDM orang papua dulu.. baru ada pikiran pemekaran…

  2. Gubernur papua barat terlalu egois…

Tinggalkan Balasan