Sanusi Rahingmas, S.Sos. (Foto : Jubi)

Perpanjangan Anggota MRPB Bertentangan dengan Aturan

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Ketua Fraksi Kebangkitan Indonesia DPR Papua Barat (DPRPB), Sanusi Rahaningmas mengatakan, upaya perpanjangan masa kerja anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRP-PB) tidak memiliki pijakan hukum.

“Isu yang berkembang soal perpanjangan masa kerja MRP (Papua Barat) tidak ada dalam aturan. Masa kerja akan berakhir 12 April. Ini harus ada pemilihan kembali,” kata Sanusi Rahaningmas, Selasa (1/3/2016).

Kata Sanuni, DPRPB telah berkomitmen mendorong pembahasan sejumlah peraturan daerah yang terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah Khusus dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi.

Upaya pembahasan sejumlah rancangan regulasi tersebut melalui program pembentukan peraturan daerah (Properda) tahun 2016.

“Ini merupakan hasil kesepakatan rapat internal dewan. Salah satunya, adalah raperdasus pemilihan anggota MRP-PB,” katanya.

Sanusi berujar, keanggotaan MRP-PB melalui pemilihan oleh masyarakat adat Papua, sehingga tidak ada celah hukum untuk menambah durasi masa kerja anggota MRP-PB periode 2011-2016.

“Kecuali PNS yang pensiun dan masih dibutuhkan masih bisa dikaryakan. Karena dipilih oleh rakyat maka harus berakhir. Kalau MRP diperpanjang berarti DPR dari jalur Otsus maupun DPRPB juga bisa diperpanjang,” tukasnya.

Sanusi menegaskan, perpanjangan atas dalih kepentingan tertentu pun sulit dilakukan. Karena tidak ada pijakan hukum yang kuat untuk melakukan upaya tersebut.

Terpisah, Bendahara Fraksi Hanura, Jhon Dimara mengatakan rapat internal DPRPB telah menginventarisir sebanyak 13 Raperdasus yang dan 18 Raperdasi.

“Ada dua agenda serius yang sempat dibahas terkait pengesahan raperdasus pilkada gubernur dan wakil gubernur serta tata cara pemilihan anggota MRP-PB,” ujarnya.

Jhon mempertanyakan penarikan Raperdasus tata cara pemilihan anggota MRP-PB yang telah dikonsultasikan ke pusat. Hingga kini, belum ada kejelasan soal kapan diserahkan ke DPRPB untuk dibahas kembali.

Jhon mengemukakan, perpanjang masa kerja anggota MRP-PB adalah hal yang tidak dilakukan. Tidak memiliki kekuatan hukum. Aturannya jelas telah tertuang di dalam Undang-undang Otsus.

“Jangan menabur masalah di atas masalah. Saya berharap semua kepentingan itu bersifat positif dan tidak mengorbankan masyarakat maupun mengorbankan lembaga,” tuturnya.|RASYID FATAHUDDIN|EDITOR : BUSTAM

 

Tinggalkan Balasan