Kantor MRP Papua Barat

Perpanjangan Tugas MRP-PB Belum Jelas

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Pemerintah Provinsi Papua Barat telah mengupayakan perpanjang masa bakti 33 anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRP PB) untuk kedua kalinya.

Sebelumnya, keanggotaan MRP PB periode 2011-2016 telah ditambah selama 6 bulan. Proses itu berlangsung sejak berakhirnya periodesasi lembaga kultur ini per 12 April 2016 lalu.

Kasubid Pengembangan Budaya Politik dan Pendidikan Politik Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas Provinsi Papua Barat (Kesbangpol dan Linmas) Provinsi Papua Barat, Wiliam Wamati mengatakan, Rabu (19/10/2016), upaya perpanjangan tersebut telah disampaikan gubernur Papua Barat sejak September lalu.

“Semua ini tergantung penglihatan dari pemerintah pusat. Kalau di Papua bisa diperpanjang, Papua Barat juga bisa. Pemerintah daerah tidak punya kewenangan untuk memperpanjang karena Menteri Dalam Negeri yang akan tandatangani Surat Keputusannya,” katanya.

Kata Wamati, pemerintah provinsi Papua Barat memiliki keinginan untuk memperpanjang masa bakti 33 anggota MRP PB. Dalil pemerintah adalah mengantisipasi terjadinya kekosongan pada lembaga kultur tersebut.

Juga mengantisipasi implikasi hukum. Salah satunya, adalah terkait keputusan MRP PB terkait syarat orang asli Papua terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur Papua Barat serta penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

“Siapa yang akan bertanggungjawab terhadap setiap keputusan lembaga yang diambil. Kalau ada mempersoalkan keputusan itu, tidak mungkin kita panggil orang per orang, ini keputusan lembaga. Sangat berbahaya,” uja Wamati.

Menurut dia, dengan dasar itulah pemerintah berkeinginan dilakukan perpanjangan masa bakti MRP PB. “Kami sudah menyampaikan keinginan itu. Mau diperpanjang atau tidak, itu kewenangan pemerintah pusat. Sehingga, Kesbang tidak disalahkan sebagai yang menghambat,” tandasnya.

Terpisah, Sekretaris Majelis MRP PB, Abner Nakoh mengatakan, belum menerima informasi apapun terkait proses perpanjangan yang sedang diupayakan pemerintah provinsi Papua Barat.

“Secara hukum batas masa bakti MRP PB telah selesai. Tetapi, saya tidak bisa katakana mereka telah berakhir secara total karena proses perpanjangan sementara berjalan,” ujarnya.

Abner menambahkan, menyangkut administrasi kegiatan dan hak-hak anggota MRP PB tidak dapat diproses atau dilaksanakan. “Kami masih tunggu. Apakah perpanjangan itu disetujui atau tidak karena proses perpanjangan masih diupayakan. Masih ada anggota yang ke kantor,” pungkasnya. (ALF)

Tinggalkan Balasan