I Ngurah Suryawan. Staf pendidik/Dosen Jurusan Antropologi Fakultas Sastra UNIPA Manokwari, Papua Barat

Perspektif (Revolusi Mental) Strategi Kebudayaan

Oleh: I Ngurah Suryawan

Mendadak kata revolusi mental menjadi perbincangan hangat dan wacana keseharian masyarakat ketika diusung oleh presiden terpilih Joko Widodo dalam kampanyenya. Revolusi mental menghendaki adanya perubahan secara menyeluruh dalam cara berpikir manusia terhadap diri dan kehidupannya ke arah yang lebih baik sebagai kritik atas situasi yang ada sebelumnya. Mental adalah nama bagi segala sesuatu yang menyangkut cara hidup, cara berpikir, cara memandang masalah, cara merasa, mempercayai/meyakini sesuatu, serta cara berperliku dan bertindak. Namun membicarakan mental juga harus menghubungkannya dengan dunia fisik keragawian, yang berarti hal-hal fisik yang terkait di lingkungan masing-masing. Mental tidak mungkin terbangun tanpa pengalaman ragawi. Daya-daya mental yang kita punya—berdasarkan akumulasi pengetahuan kita tentang cara berpikir memandang sesuatu—terakumulasikan dalam praksis perilaku serta tindakan yang menjelma secara ragawi (Supelli, 2014).

Di artikel lainnya Supelli (tanpa tahun) mengungkapkan beberapa poin penting dalam memahami relasi strategi kebudayaan dan revolusi mental. Ia mengungkapkan pertama, keterkaitan yang erat antara proses-proses kebudayaan dalam pembentukan cara berpikir manusia dalam berkomunitas. Dalam konteks ini, cara berpikir (perspektif), cara memandang masalah, dan akumulasi pengetahuan kita—juga berarti akumulasi kebudayaan kita—sangat berhubungan dengan dunia batin (mental) dan juga hal-hal ragawi yang berada di sekitar kita, yang secara langsung mempengaruhi bagaimana cara dan hasil kita dalam berkebudayaan.

Mental dan kebudayaan juga berkaitan dengan bagaimana cara memahami diri dan dunia melalui serangkaian nilai-nilai dan norma-norma yang dihasilkan melalui hidup berkomunitas dan berkebudayaan. Di dalam konteks ini manusia sebagai subyek kebudayaan memiliki cara memandang diri dan dunia yang bukan hanya persoalan moral tetapi juga hal-hal ragawi yang berhubungan dengan konteks ekonomi politik dari lingkungan sekitarnya. Maka dari itu, proses-proses kebudayaan mempertemukan, mempertautkan, dan menjadi medium dari ranah subyektif pelaku (mental manusia) dan struktur sosial (konteks sosial, ekonomi, politik) berurusan dengan ranah obyektif tindakan.

Dalam konteks ini Supelli (tanpa tahun) menulis: “…hubungan integral antara “mental pelaku” dan “struktur sosial” terjembatani dengan memahami ‘kebudayaan’ (culture) sebagai pola cara berpikir, cara-merasa, dan cara-bertindak yang terungkap dalam praktik kebiasaan sehari-hari (practices, habits). Di dunia nyata tidak ada pemisahan antara ‘struktur’ sebagai kondisi material/ fisik/ sosial dan ‘kebudayaan’ sebagai proses mental. Keduanya saling terkait secara integral.  Corak praktik serta sistem ekonomi dan politik yang berlangsung tiap hari merupakan ungkapan kebudayaan, sedangkan cara kita berpikir, merasa dan bertindak (budaya) dibentuk secara mendalam oleh sistem dan praktik habitual ekonomi serta politik. Tak ada ekonomi dan politik tanpa kebudayaan, dan sebaliknya tak ada kebudayaan tanpa ekonomi dan politik. Pemisahan itu hanya ada pada aras analitik. Pada yang politik dan ekonomi selalu terlibat budaya dan pada yang budaya selalu terlibat ekonomi dan politik.“

Tataran poin keduadari tulisan Supelli (tanpa tahun) adalah menyangkut strategi kebudayaan pada tataran konsep dan praktik sehari-hari yang akan dikembangkan di tengah transformasi sosial budaya di negeri ini. Ia menuliskan bahwa transformasi sosial yang dimaksudkan adalah menyangkut corak cara-berpikir, cara-merasa dan cara-bertindak. Kebudayaan hanya dapat “di-strategi-kan” jika kita sungguh memberi perhatian pada lapis kebudayaan tersebut. Karena itu, kunci bagi ‘revolusi mental’ sebagai strategi kebudayaan adalah menempatkan arti dan pengertian kebudayaan ke tataran praktek hidup sehari-hari.

Salah satu poin penting dari perspektif ini adalah bahwa kebudayaan mesti dipahami bukan sekadar sebagai seni pertunjukan, pameran, kesenian, tarian, lukisan, atau celoteh tentang moral dan kesadaran, melainkan sebagai corak/pola cara-berpikir, cara-merasa, dan cara-bertindak yang terungkap dalam tindakan, praktik dan kebiasaan kita sehari-hari. Hanya dengan itu revolusi mental memang akan menjadi medium untuk gerakan pembaruan kebudayaan di seluruh wilayah dan aspek kehidupan di masyarakat.

Strategi kebudayaan dan revolusi mental dengan demikian menjadi gerakan pembaruan dengan melibatkan rakyat sebagai titik pusaran pembaruannya. Tujuannya adalah gerakan pembaruan dalam mental rakyatnya menyangkut perubahan mendasar dalam mentalitas secara keseluruhan, cara berpikir, cara merasa dan cara mempercayai, yang semuanya menjelma dalam perilaku dan tindakan sehari-hari. Etos ini menyangkut semua bidang kehidupan mulai dari ekonomi, politik, sains-teknologi, seni, agama, dan yang lainnya. Dengan demikian mentalitas bangsa (yang terungkap dalam praktik/kebiasaan seharihari) lambat-laun berubah. Pengorganisasian, rumusan kebijakan dan pengambilan keputusan diarahkan untuk proses transformasi itu. Salah satu lokus penting dalam praktik revolusi mental dalam strategi pengelolaan kebudayaan adalah melalui proses pendidikan.

 

Papua dan Strategi Kebudayaan

Dalam konteks itulah menjadi penting mewacanakan perspektif revolusi mental dan strategi kebudayaan dalam konteks rakyat Papua dengan kebudayaannya yang heterogen dan dalam proses transformasi sosial terus-menerus. Merujuk kepada revolusi mental tentu saja relasi yang semestinya diperhatikan adalah bagaimana selama ini orang Papua mempunyai cara hidup, cara berpikir, cara memandang masalah, cara merasa, mempercayai/meyakini sesuatu, serta cara berperliku dan bertindak dalam memandang diri dan kebudayaannya. Satu hal yang menjadi poin penting adalah “bagaimana konstruksi kebudayaan Papua” selama ini terbentuk dan terwarisi?

Indonesia melakukan gerakan peniruan (mimikri) pengalamannya dikolonisasi oleh rezim kolonial Belanda terhadap rakyat Papua, ke seluruh wilayah di Indonesia. Strategi kebudayaan Indonesia di Papua mirip bagai kotak paket yang yang dapat disusun rapi ke dalam kotak lalu dikirim ke tanah jajahan (kolonisasi) yaitu Papua. Pengiriman pedoman kebudayaan ini layaknya gerakan “seragamisasi” kebudayaan tanpa merekoginisi identitas harkat dan jati diri rakyat Papua secara bermartabat. Yang terjadi adalah tersingkirnya masyarakat lokal dari gerakan perubahan kebudayaan yang melaju deras tanpa henti.

Paket kebudayaan ini tujuan awalnya dari perspektif kolonial adalah untuk meningkatkan cara berpikir, cara merasa dan cara bertindak penduduk terjajah agar sesuai dengan tolak ukur kebudayaan modern yang dipersepsikan oleh pemerintahan Indonesia. Namun keseluruhan rancangan paket kebudayaan itu sesuai dengan kontrol kepentingan pemerintah Indonesia. Strategi kebudayaan yang diterapkan dengan tujuan untuk membentuk subjek kebudayaan yang patuh menjalankan pembangunan serta menjaga kestablilan politik dan untuk memobilisasi massa. Rakyat Papua dengan demikian hanya dianggap sebagai massa yang dianggap tidak berdaya dan tinggal menunggu arahan dari pemerintah. Oleh sebab itulah perspektif kebudayaan yang diberlakukan adalah lebih sebagai aturan ketimbang terang budi dan rasa merasa yang dengan cara kreatif akan mengembangkan cara berpikir dan bertindak (Supelli, 2014).

Perspektif yang memandang kebudayaan Papua seragam jelas sudah usang dan kehilangan konteksnya melihat begitu heterogen dan kompleksnya lapisan-lapisan budaya di setiap etnik di Tanah Papua. Sudah saatnya perspektif diubah dengan memfasilitasi dan sekaligus memediasi gerakan-gerakan perubahan kebudayaan yang berada di kampung-kampung karena interkoneksinya dengan dunia luar. Memahami budaya Papua yang heterogen dan perlunya pendekatan yang kontekstual menjadi sangat penting diajukan. Revolusi mental dan strategi kebudayaan yang merekognisi konteks lokal dan memediasi gerakan kebudayaan adalah hal yang sangat penting dipahami oleh negara dan aparatusnya. Perubahan perspektif dalam memandang kebudayaan Papua mutlak dilakukan, begitu juga dengan strategi kebudayaan yang ingin dikembangkan. Pembakuan dan penyeragaman kebudayaan, tanpa sama sekali merekognisi (mengakui) keberagaman dan aspirasi masyarakatnya harus segera ditinggalkan.

Strategi kebudayan yang mengulang pendekatan rezim kolonial sudah kehilangan semangatnya dan hanya menimbulkan resistensi dan penonmanusiawian (dehumanisasi). Inti dari strategi kebudayaan baru terhadap Papua adalah menjadikannya (rakyat Papua) bermartabat dan menjadi subyek dari perubahan sosial yang berlangsung di daerahnya. Bagi rakyat Papua sendiri, gerakan-gerakan pemikiran untuk melakukan pembaruan kebudayaan sangatlah penting dilakukan. Hal ini sangatlah urgen dilakukan mengingat bahwa melokalisir kebudayaan akan mempersempit pandangan masyarakat untuk melihat dunia dan perubahan identitas dan kebudayaan. Dalam konteks Papua, revolusi mental terutama diarahkan untuk merubah cara pandang dan wawasan, dan itu hanya bisa dilakukan dengan melaksanakan pendidikan yang berwawasan kemanusiaan dan kebudayaan. Pendidikan dalam konteks Papua adalah pekerjaan rumah yang besar gerakan pembaruan. Ini salah satu persoalan terpenting dalam mewujudkan revolusi mental pembaruan strategi kebudayaan terhadap rakyat Papua. (*)

Artikel ini pernah dimuat di Harian Umum Cahaya Papua, Manokwari.

 

Tinggalkan Balasan