Pascalina Jamlean

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Pemerintah Provinsi Papua Barat mengimbau seluruh pengusaha menyusun skala upah bagi tenaga kerja yang bekerja di perusahaan masing-masing.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Papua Barat Paskalina Yamlean di Manokwari, Jumat, mengatakan, upah monimum provinsi (UMP) Papua Barat tahun 2018 sudah ditetapkan sebesar Rp.2.667.000. UMP tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2018.

Dia menjelaskan, standar UMP ini diberlakukan pekerja terhitung dari nol hingga satu tahun kerja. Karyawan yang sudah bekerja diatas satu tahun diharapkan dapat menerima upah diatas standar UMP.

“Masak perusahaan mau samakan antara pekerja yang sudah bertahun-tahun kerja dengan yang baru masuk kerja. Dari sisi ketenagakerjaam, itu tidak memenuhi asas keadilan,” kata Paskalina.

Dia mengutarakan, dalam setiap kegiatan pembinaan berungkali pihaknya mengingatkan perusahaan agar menyusun skala upah masing-masing.

Mulai tahun depan, Disnakertrans Papua Barat akan melakukan pengawasan rutin. Pemeriksaan akan dilakukan di setiap perusahaan.

Ia pun berharap, setiap perusahaan memiliki peraturan yang mengacu pada undang-undang ketenagakerjaan. Setiap karyawan berhak tahu tentang peraturan tersebut.

Penetapan UMP Papua Barat pernah mengalami penolakan dari Gabungan Setikat Buruh Indonesia (GSBI). Tuntuntan GSBI pun menyedot perhatian DPR dan gubernur Papua Barat.

Kondisi ini mendesak, adanya perundingan ulang UMP Papua Barat sebelum ditetapkan gubernur dan diberlakukan mulai tahun depan.

Paskalina menambahkan, UMP Papua  Barat sudah melalui proses perundingan ulang. Serikat pekerja, Apinda dan wakil Gubernur Papua Barat terlibat dalam perundingan tersebut.

Menurutnya, perundingan tidak menghasilkan perubahan atas ketetapan Dewan Pengupahan atas UMP san upah minimum sektoral (UMS).

“GSBI belum masuk dalam Anggota Dewan Pengupahan. Ini sesuai SK gubernur tahun 2016-2019,” katanya lagi. (ibn)

Leave a Reply