Ilustrasi

Perwira Polda Pemilik Sabu Terancam Dipecat

MANOKWARI, Cahayapapua.com—— Perwira Polda Papua Barat berinisial MA terancam dipecat secara tidak hormat dari anggota Polri menyusul didapatnya 21 paket sabu di dalam rumahnya Jumat pekan lalu. Hasil uji urine juga membuktikan yang bersangkutan terbukti sebagai pemakai sabu.

Kapolda Papua Barat Brigjen Polisi Royke Lumowa menegaskan MA yang saat ini telah ditangani Propam Polda Papua Barat tidak akan diberi ampun jika ia terbukti sebagai pemilik barang haram tersebut.

“Kalau terbukti menyimpan dan memiliki sabu, MA tidak akan mendapat ampun. Itu (kasus MA) diteruskan saja. Nanti dikawal saja,” kata kapolda kepada wartawan sembari mengatakan MA terancam pemecatan dengan tidak hormat (PTDH).

MA ditangkap setelah Polres Manokwari mengembangkan pemeriksaan terhadap EB, tersangka kasus narkoba. Berdasar informasi dari EB Polres Manokwari kemudian menggeledah kamar MA dan menemukan 19 paket sabu di dalam kotak minyak rambut. Sebagian lagi ditemukan di kotak penyimpan peluru senapan angin.

Kasat Narkoba Polres Manokwari Ipda Nirwan Fakaubun menjelaskan EB telah mendapat ijin dari MA untuk tinggal di rumahnya. Ketika diperiksa ia mengaku 19 paket sabu itu didapat dari bandar luar Papua Barat berinisial Z.

Bandar ini memasok sabu ke Manokwari dengan berkordinasi dengan MA, sedangkan EB hanya diberi tugas oleh MA untuk menyimpan barang haram tersebut.

Nirwan juga menuturkan, ketika pelaku EB diamankan polisi, status MA hanya sebatas saksi, sebab dia merupakan pemilik rumah. Namun ketika dilakukan tes urine terhadap MA, ternyata ia positif sebagai pengguna obat-obatan, sabu dan ganja. Sedangkan EB ketika dites urine, positiv menggunakan ganja.

Dalam pengembangan kasus polisi juga menemukan 3 paket sabu siap edar di dalam rumah MA sehingga total barang bukti yang ditemukan menjadi 21 paket sabu.

Nirwan mengatakan selain barang bukti sabu, pihaknya telah mengamankan telepon genggam, plester, alat korek telinga dan gunting milik MA dan EB.

Ia menjelaskan MA dijerat pasal 131 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 sedangkan EB dijerat dengan pasal 112,114 dan 127 Undang-Undang yang sama.

Secara terpisah Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum STIH Manokwari Filep Wamafma menilai penangkapan oknum polisi berpangkat AKP MA mencoreng wajah institusi penegak hukum di Papua Barat.

“Aparat penegak hukum yang menjadi panutan malah terjerumus menyimpan narkoba. Ini membuktikan saat ini telah terjadi darurat narkoba di lingkungan kepolisian,” kata Filep kemarin.

Filiep meminta kasus tertangkapnya oknum polisi ini agar ditindaklanjuti secara terbuka agar di ketahui publik. “Walaupun kita menganut asas praduga tak bersalah, namun perlu adanya transparansi dalam proses penyelesaian kasus ini.

Hukum harus ditegakkan tanpa tebang pilih ataupun upaya melindungi. Jadi biarkan hukum itu bekerja sesuai fungsinya. Institusi polisi harus memberi sanksi andministratif mendahului agar tidak berpengaruh pada proses hukum yang sedang berlangsung.

Proses kode etik profesi serta proses hukum di pengadilan terus berjalan agar memberi efek jera kepada aparat yang mempermainkan tugas dan fungsinya,” tegas Wamafma.

Di sisi lain Filep meminta kepolisian Polda Papua Barat agar segera melakukan evaluasi dan pengawasan kepada anggotanya yang berperilaku melawan hokum.

“Bagi saya adanya oknum polisi yang tertangkap karena menyimpan narkoba ini makin berdampak pada kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian di wilayah Polda Papua Barat.

Kapolda perlu melakukan tindakan yang mengangkat citra dan kepercayaan publik terhadap penegak hukum di lingkunganya,” Filep mengimbau. (MAR)

Tinggalkan Balasan