Yan Christian Warinussy, Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari

Pihak Terkait Didesak Tindaklanjuti Temuan BPK di Pemprov Papua Barat

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indoensia (BPK RI) tentang perjalanan dinas fiktif di Pemerintah Provinsi Papua Barat yang mencapai angka Rp.5 Miliar memiliki indikasi tindak pidana korupsi.

“Temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat tersebut sudah cukup jelas. Bisa jadi dana yang sudah dianggarkan itu sudah diselewengkan oleh oknum pejabat dan atau pegawai tertentu,” kata Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy baru-baru ini.

Terkait perjalanan dinas fiktif pada tahun 2012 tersebut, LP3BH mengindikasi telah terjadi kerugian negara yang mengarah pada perbuatan pidana korupsi yang bisa dituntut dan dihukum berdasarkan pasal 2 dan pasal 3 dari Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

LP3BH Manokwari menyarankan aparat kepolisian dan kejaksaan di Manokwari untuk segera bertindak melakukan penyelidikan dengan berpedoman pada hasil temuan BPK RI tersebut.

Penyelidik Kepolisian dan Kejaksaan di Manokwari dapat memulai penyelidikan dengan meminta data dan informasi awal dari BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat maupun Kepala Inspektorat Provinsi Papua Barat Drs.H.Sugestiono.

Sebagaimana dibacakan Kepala Inspektorat Papua Barat, Sugestiono pada apel gabungan dikantor gubernur, Senin (5/1/2-15) lalu, terdapat sebanyak 15 SKPD yang sesuai hasil audit BPK-RI telah melakukan perjalan dinas fiktif, dengan jumlah anggaran masing-masing mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah.

Salah satunya, sekretariat DPR Papua Barat. Dalam perjalanan fiktif tersebut, sekretariat DPR-PB diduga telah menghabiskan anggaran hampir Rp.1 Miliar. Begitu pun diinternal Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat.

Perjalanan dinas fiktif tersebut sesuai audit BPK-RI telah menghabiskan anggaran lebih dari 5 miliar selama tahun anggaran 2012. |TOYIBAN

Tinggalkan Balasan