Ketua KPU Teluk Bintuni, Ahmad Subuh Rafideso

PILGUB: KPU Bintuni Lantik 120 Anggota PPD dan PPS

BINTUNI, CAHAYAPAPUA.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Teluk Bintuni telah mengukuhkan dan melantik 120 orang menjadi PPD (Panitia Pemilihan Distrik) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara) untuk ditugaskan dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat 2017 mendatang.

Pelantikan dan pengambilan sumpah dipimpin langsung oleh Ketua KPU Ahmad Subuh Rafieso, di Hotel Setenkol Bintuni, Sabtu (30/7/2016).

Usai pelantikan dilanjutkan dengan pembacaan dan penandatanganan berita acara pelantikan Nomor 16/BO/KPU-PB/032.43653/VII/2016, tentang panitia pemilihan distrik dan panitia pemungutan suara dalam rangka pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2017. Selanjutnya pernyataan sikap oleh Ketua KPU yang menegaskan bahwa pelantikan anggota PPD dan PPS adalah sah. Dengan demikian panitia PPD dan PPS adalah bagian dari KPU Kabupaten Teluk Bintuni.

Dalam arahannya, Ketua KPU Ahmad Subuh Rafideso mengatakan pelantikan suatu jabatan bukan suatu yang luar biasa, namun sesuatu yang biasa-biasa saja. Karena hal ini sering dilakukan setiap mengawali pemilihan umum.

Dia menegaskan janji yang telah terucap harus benar-benar murni dari lubuk hati yang paling dalam. Karena janji tersebut merupakan janji kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, diri sendiri, dan masyarakat.

“Jika sudah dikeluarkan SK maka memutuskan menetapkan yang pertama nama-nama yang terlampir dalam SK merupakan bagian yang tidak terpisah itu adalah mempunyai hak dan mampu mengemban tugas. Disitu ada konsekuensi sejauh mana pertanggungjawaban kita kepada Tuhan Yanga Maha Kuasa, kepada masyarakat, dan diri sendiri yang nantinya sebagai orang yang diemban tugas dan tanggung jawab,” tegas Ahmad.

Ahmad berpesan kepada anggota PPD dan PPS yang telah dilantik sebagai ad-Hoc ditingkat bawah supaya bekerja dengan hati dan jujur sesuai janji yang telah diucapkan, terutama tentang pemutahiran data pemilu.

“Ini perlu menjadi perhatian serius dan penuh tanggung jawab. Jangan sampai menjadi maslah yang membuat KPU menjadi bulan-bulanan seperti pilkada tahun 2015,” ungkapnya.

Untuk itu ia mengharapkan supaya anggota PPD dan PPS jangan membuat maslah diatas masalah. Apalagi ada beberapa distik yang aksesnya untuk menuju daerah tersebut masih sangat sulit.

“Jangan sampai ada data yang disulap. Data diatas kertas ada dua ribu orang pemilih namun faktanya hanya lima orang pemilih,” pungkasnya. (ART)

Tinggalkan Balasan