Ilustrasi

Pilgub Papua Barat Dinilai Beresiko Hukum

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Proses dan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Papua Barat beresiko hukum.

Pengamat Sosial Papua Barat Sirajuddin, Minggu (16/10) mengatakan, KPU Papua Barat, menerapkan peraturan daerah khusus (Perdasus) nomor 6/2011 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi Papua. Penerapan peraturan tersebut berpotensi masalah dan bisa berdampak pada Pilgub yang tidak sah.

Dia menjelaskan, secara hukum Provinsi Papua Barat merupakan daerah otonom tersendiri dan terpisah secara administrasi dari provinsi Papua.

“Memang benar kedua Provinsi ini diatur melalui undang-undang nomor 21/2001 yang diubah menjadi 35/2008 tentang otonomi khusus bagi Papua dan Papua Barat. Namun perda, perdasi, perdasus di masing masing provinsi memiliki wilayah hukum yang berbeda,” katanya.

Secara legal, katanya, pemerintah provinsi Papua Barat maupun KPU Papua Barat tidak dapat menggunakan Perdasus yang di buat di Provinsi lain sebagai payung hukum untuk menyelenggarakan Pilgub Papua Barat.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi pun telah mengeluarkan putusan yang ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri melalui surat nomor 188.34/271/SJ tertanggal 31 Januari 2012. Dalam surat tersebut Mendagri menyatakan bahwa materi  perdasus 6/2011 melampaui ketentuan undang-undang 35/2008 tentang Otsus.

“Lebih tegas lagi melalui surat nomor1 88.3/1117/SJ tertanggal 3 April 2012 ,Mendagri menegaskan agar pejabat gubernur Papua dan DPR Papua melakukan perubahan terhadap perdasus tersebut agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Sirajuddin juga mengatakan bahwa, syarat dukunga 15 persen kursi DPR Papua Barat yang diterapkan  KPU Papua barat tidak memiliki landasan hukum yang jelas. Hal itu dinilai menyalahi peraturan Pilkada.

Dia menjelaskan, PKPU nomor 6/2016 telah diganti dengan PKPU 10/2016. Pada PKPU 10/2016 tersebut sama sekali tidak mengatur tentang ketentuan atau syarat 15 persen sebagaimana yang dimuat sebelumnya pada pasal 24 ayat 2 PKPU 6/2016.

Ia menyarankan agar pelaksanan Pilgub Papua Barat diundur seraya menunggu Perdasus pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua Barat yang belum lama ini diserahkan untuk mendapatkan persetujuan Mendagri. (IBN)

Tinggalkan Balasan