Ilustrasi

Pilgub Papua Barat Dinilai Cacat Hukum

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) provinsi Papua Barat dinilai cacat hukum, karena menerapkan peraturan daerah khusus daerah (Perdasus) milik provinsi Papua.

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari Filep Wamafma, SH.MH mengatakan, Perdasus nomor 6/2011 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi Papua tidak dapat diterapkan di Papua Barat. Sebab, dua daerah ini berbeda dari sisi wilayah administrisasi dan pemerintahan.

“Perdasus di Provinsi Papua ya berlaku di Papua jangan diberlakukan di Papua Barat. Wilayah dan administrasi pemerintahan dua provinsi sudah berbeda,”kata Filep saat dihubungi Cahaya Papua, Jumat (30/9).

Mantan Komisioner KPU Papua Barat Divisi Hukum ini berpandangan, jika Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Papua Barat tetap merujuk Perdasus tersebut, hal itu merupakan sebuah pelanggaran. Bawaslu dinilai bisa menanggapi persoalan ini sebagai suatu pelanggaran pemilu.

“Seharusnya KPU cukup gunakan Peraturan KPU  dan keputusan MK terkait pemilu 2011. Itu sudah kuat sebagai dasar hukum penyelenggara pemilu, jangan merujuk ke Perdasus 6 tahun 2011,” kata dia lagi.

Dia menambahkan, Peraturan KPU tidak mengatur tentang verifikasi keaslian sebagai orang asli Papua bagi bakal calon. Sebab, secara kelembagaan, tatacara verifikasi tersebut domain Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat.

Sementara terkait syarat dukungan 20 persen dan 25 yang dimaksud dalam Undang-undang  10/2016 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan PKPU 10/2016 yang mengatur tentang syarat dukungan 15 persen, dinilai bertentangan dengan asas peraturan perundang-undangan.

“Semua ini berpotensi menjadi sengketa hukum dan dapat mengorbankan para calon gubernur dan wakil gubernur.  Hari ini mungkin tidak dipikirkan tetapi ketika ada calon yang kalah pasti akan digugat dan bisa saja Pilkada Papua Barat cacat hukum karena salah penerapan hukum,” ujarnya.

Komisioner KPU Papua Barat Divisi Hukum, Yotam Senis pada wawancara secara terpisah mengatakan pelaksanakan Pilkada Papua Barat mengacu pada UU 10 /2016 dan UU nomor 35/2008 sebagai perubahan atas UU nomor 21 tahun 2001 tentang ptonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat.

Dia menjelaskan, penerapan Perdasus nomor 6/2011 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi Papua oleh KPU Papua Barat dilakukan dengan mengacu undang-undang 35/2008.

“Kalau Papua Barat ada Perdasus tentang Pilkada gubernur ya kita akan pakai, tapi kitakan belum punya. Kita mengacu pada UU No. 35 tahun 2008 perubahan atas UU No. 21 Tahun 2001, bahwa otonomi khusus ini berlaku bagi Provinsi Papua dan Papua Barat,” katanya menerangkan.

Menurutnya UU Otsus telah menjelaskan tentang kekhususan bagi penyelenggaraan pilkada di Papua dan Papua Barat, yakni dengan menerapkan 15 persen kursi di DPR setempat sebagai syarat pencalonan.

Yotam berpandangan, Perdasus pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua merupakan turunan dari UU No. 35 Tahun 2008 tentang Otsus. Ia pun meyakini penerapan 15 persen sebagai syarat pencalonan tersebut mengacu pada UU  35/2008. (IBN)

Tinggalkan Balasan