Ilustrasi. Foto: CAHAYAPAPUA.com | Duma Tato Sanda

Pilkada Langsung, Rakyat Tak Memilih Wakil Bupati

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com— Pemilihan kepala daerah Kabupaten Manokwari akan dilaksanakan pada tahun 2018 secara langsung. Rakyat hanya memilih kandidat Bupati.

Komisioner KPU Manokwari, Abdul Muin Salewe mengatakan, mengacu kepada Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2014 yang sudah mulai diberlakukan sejak oktober 2014 lalu, wakil Bupati akan dipilih oleh bupati terpilih.

Wakil bupati bisa diambil dari pegawai negeri sipil maupun masyarakat sipil dengan ketentuan yang sudah tertuang dalam Perppu tersebut.

Perppu ini juga mengatur bahwa provinsi, Kabupaten/kota yang masa pemerintahanya berakhir pada tahun 2015, dapat melaksanakan pemilukada pada tahun 2015. Sementara bagi daerah yang masa pemerintahanya berakhir pada tahun 2016, 2017 dan 2018 melaksanakannya pada tahun 2018.

Pemilukada serentak se-Indonesia akan dilaksanakan pada tahun 2020. Dengan demikian, gubernur, bupati dan walikota yang terpilih pada tahun 2018 praktis hanya menjabat selama 2 tahun.

” Periode 2018-2020 ini tidak dihitung satu kali periode. Ini bonus, jadi misalnya ada kandidat yang baru satu kali memimpin pada periode 2 tahun ini, masih diberi kesempatan untuk maju pada 2 kali periode berikutnya,” kata Muin Selasa, (18/11).

Hal lain yang membedakan pemilihan umum kali ini dengan pemilihan umum sebelumnya, bahwa pada Pemilu ini akan dilakukan uji publik terhadap para bakal calon, panitia uji publik itu terdiri dari 5 orang, 2 diantaranya akademisi, 2 tokoh masyarakat dan 1 perwakilan KPU. Dalam uji publik ini masing-masing partai bisa mengajukan lebih dari satu bakal calon.

Namun demikian, fungsi tim uji publik bukan untuk menggugurkan para bakal calon. Mereka sekadar memberi pertimbangan terhadap para bakal calon.

Penyelesaian sengketa Pemilu yang sebelumnya dilakukan di Mahkamah Konstitusi, sesuai Perppu ini akan dilakukan di Pengadilan Tinggi. Di Indonesia Mahkamah Agung Nanti akan menunjuk Sebanyak 4 pengadilan Tinggi yang dapat melakukan penyelesaian menyangkut sengketa pemilu.

Calon independen dapat maju pada pemilukada nanti. Pada wilayah dengan jumlah penduduk hingga 250 ribu, bakal calon perseorangan ini harus memperoleh dukungan minimal 6,5 persen penduduk di kabupaten tersebut. |TOYIBAN

 

EDITOR: PATRIX BARUMBUN TANDIRERUNG

Tinggalkan Balasan