Ilustrasi. | Kompasiana

PILKADA MANOKWARI: KPU Klaim Penandatanganan NPHD Sudah Sesuai Prosedur

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com—– Ketua KPU Kabupaten Manokwari, Albert Karel Burwos mengatakan mekanisme dan prosedur penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pemerintah daerah dengan KPU 18 Mei lalu sudah sesuai prosedur.

Hal itu dikemukakan Albert menanggapi pernyataan Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat, Alfredo Ngamelubun, yang menilai penandatanganan NPHD yang dilakukan di kediaman bupati pada malam hari itu “liar”.

“Kesibukan bupati tinggi, saya tidak ada bahasa politis. Ini Pilkada sehingga NPHD langsung ditandatangani. Saya tahu etika sehingga tidak bisa mengatur pemerintah daerah soal waktu dan tempat,” kata Albert Burwos pada jumpa pers, di kantor KPU, Kamis (28/5/2015).

Menurutnya, penandatanganan NPHD yang dilakukan antara pemerintah daerah dan KPU itu, bukan pembicaraan pribadi seorang Bastian Salabay dengan KPU. Sehingga KPU tidak memiliki kewenangan untuk mengundang Panwaslu atau pihak terkait lainnya.

“Saya hanya bisa ajak sekretaris dan komisioner KPU. Penandatanganan tersebut, juga dihadiri oleh Kepala Dinas Keuangan pak Fery Lukas. Jadi, penandatangan itu resmi di kediaman negara. Saya sesalkan pernyataan seperti itu,” ujarnya

Albert mengemukakan sesama penyelengara pemilu, tidak etis mengeluarkan pernyataan yang kontraproduktif. Sebab, masing-masing memiliki kapasitas.

Dalam melakukan loby dan usulan anggaran Pilkada kepada pemerintah, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. “Tidak ada aturan penandatangan NPHD harus dilakukan siang hari. Untuk mendapatkan dana hibah ini, saya tidak mengancam siapapun,” katanya.

Sekretaris KPU, Rustam Efendi menambahkan, penandatangan NPHD itu tidak serta merta dilakukan. Untuk menuju kearah tersebut, KPU telah menempuh berbagai upaya agar penandatangan NPHD.

KPU telah mengajukan usulan anggaran senilai Rp 25,5 miliar, anggaran ini dinilai terlalu besar, hingga akhirnya DPR mengundang KPU pada Rapat hearing bersama Pemda, Panwaslu serta kepolisian di kantor DPRD Manokwari.

PKPU nomor 2 tahun 2015 tentang tahapan Pilkada mengamanatkan bahwa, batas akhir penandatanganan NPHD, 18 Mei 2015. Hal ini yang memaksa KPU untuk berusaha maksimal mendapatkan kepastian soal anggaran tersebut, agar Pilkada Manokwari dapat dilaksanakan sesuai tahapan.

“Instansi induk kami terus mengejar soal penandatangan NPHD. Tahapan seleksi penyelenggara ad hoc saat itu pun harus dilakukan. Penandatanganan dilakukan di kediaman bupati yang adalah gedung Negara, artinya tidak ada masalah,”kata Rustam

Rustam menambahkan, sebelum NPHD ditandatangani pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 10 miliar. Saat itu KPU belum berani menggunakan dana tersebut sebab belum ada penandatanganan NPHD. “Realisasi anggaran Pilkada diawasi oleh KPU RI dan Kementerian Keuangan,”imbuhnya.| M. RAZID FATAHUDIN

Tinggalkan Balasan