Ilustrasi Pilkada

PILKADA MANOKWARI: Panwaslu Pertanyakan Dana Hibah Pengawasan

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com—– Ketua Panwaslu Kabupaten Manokwari, Nikodemus Rawar, mempertanyakan realisasi anggaran pengawasan Pilkada dari pemerintah daerah. Hingga saat ini belum ada penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemda Manokwari bersama Panwaslu.

Sesuai amanat pasal 166 Undang-undang Nomor 8/2015 tentang Pilkada kata Nikodemus Pemda wajib menyediakan anggaran Pilkada kepada penyelenggara Pemilu baik KPU, Bawaslu, maupun  Panwaslu.

“Jika anggaran belum direalisasikan, akan mengganggu kinerja Panwaslu, Panwas Distrik hingga Panitia Pengawas Lapangan. Kalau tidak ada anggaran bagaimana bisa bekerja,” kata Nekodemus kepada Cahaya Papua, Kamis (28/5/2015) .

Menurutnya realisasi anggaran harus dilaksanakan sebelum akhir bulan Mei. Ia mengaku telah menerima dana sebesar Rp 500 juta dari pemerintah daerah sebagai panjar.

“Dana itu belum diapa-apakan. Jangan baku tolak lagi. Kalau tidak ada anggaran kita akan lakukan pengawasan sesuai kemampuan yang ada. Selanjutnya kita akan pleno bahwa pengawasan cukup sampai disini,” tuturnya.

Anggota Panwaslu Divisi Pengawasan, Paskalis Borlak mengatakan kewajiban menyediakan anggaran bagi penyelenggara pemilu merupakan  perintah Undang-undang.

“Kami bukan mengada-ada. Kami butuh dukungan pemerintah daerah, kalau tidak ada, kami tidak akan melakukan tugas pengawasan. Kalau tidak siap, laporkan,” ujarnya.

Paskalis  mengemukakan panjar sebesar Rp 500 juta itu baru bisa untuk  membiayai kegiatan dinas selama sebulan. Belum termasuk perekrutan pengawas tingkat distrik, PPL serta pembentukan sekretariat.

“Tugas pengawasan itu berat dan bisa timbulkan konflik. Kalau pengawasan lemah akan menjadi sorotan masyarakat. Tapi, bagaimana mau bekerja kalau anggaran saja belum ada kejelasan,” tegas Paskalis.

Ia menambahkan pembahasan anggaran Pilkada sudah dua kali dilakukan bersama dengan pemeritah daerah, namun hingga kini belum ada kejelasan. Menurutnya kebutuhan riel Panwaslu senilai Rp 6 miliar.

Awalnya Panwaslu mengusulkan anggaran sebesar Rp 12 miliar. Namun usulan itu belum dijawab dan belakangan pemerintah hanya menyediakan Rp 2 miliar. Jumlah ini dinilai belum mampu untuk membiayai tugas pengawasan.

“Kalau tidak ada, kami hanya bisa berjalan sampai dengan ketersediaan anggaran yang ada saat ini. Bisa-bisa Panwaslu tidak melakukan pengawasan Pilkada. Kami sudah sampaikan usulan anggaran itu kepada pemerintah daerah,” tandasnya.| M. RAZID FATAHUDIN