Ilustrasi Pilkada

Pilkada Manokwari Terancam Tanpa Pengawasan Panwaslu

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com—- Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di kabupaten Manokwari terancam tanpa pengawasan dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Penyebabnya hingga kini belum ada penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pemerintah kabupaten Manokwari dengan Panwaslu.

Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat, Alfredo Ngamelubun mengatakan, dari Sembilan kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada belum seluruhnya menandatangani NPHD dengan Panwaslu. Informasi terakhir di peroleh dari Panwaslu Teluk Bintuni. Di kabupaten tersebut panwaslu memeperoleh jatah anggaran Rp.3 miliar. Sementara kabupaten Raja Ampat masih dalam proses.

“Untuk Manokwari jelas, KPU telah siap laksanakan Pilkada, silahkan. Kami akan mempertimbangkan untuk membahas dalam rapat pleno agar tidak ada pengawasan Pilkada di Kabupaten Manokwari apabila tidak ada penandatangan NPHD,” kata Alfredo kepada wartawan, Rabu (27/5/2015).

Kata Alfredo terkait pelaksanaan penandatanganan NPHD antara Pemda dengan KPU di Kabupaten Manokwari jauh berbeda sejumlah daerah lainnya. Dimana proses itu dilaksanakan secara bersamaan antara KPU, Panwaslu dan Pemda. Sementara di Manokwari penandatanganan NPHD baru dilakukan terhadap KPU.

“Kalau benar informasi yang kami dengar bahwa penandatanganan dilakukan di malam hari dan di rumah bupati, Saya katakan penandatanganan NPHD itu adalah liar dan tidak resmi,” ujar Alfredo.

Sebab, tegas Alfredo penandatanganan itu tidak dilakukan di kantor bupati, tidak dilakukan disiang hari pada saat jam kerja, dan penyelenggara lain termasuk Panwaslu tidak dipanggil untuk melakukan penandatanganan yang sama.

Untuk melakukan pengawasan, pada Pilkada ini Panwaslu manokwari mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.2 miliar. Menurutnya anggaran tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan dalam kegiatan pengawasan yang harus dilakukan Panwaslu.

Bahkan menurutnya, agaran ini tidak cukup untuk membayar honor petugas pengawas. Kalau pun honor petugas dapat terbayar, Panwaslu terancam tidak dapat melaksanakan kegiatan lain terkait pengawasan Pilkada ini, semisal pembentukan Panwasli tingkat distrik.

“Dana Rp 2 miliar sangat kurang. Dan kami pertimbangkan untuk tidak melakukan pengawasan di Kabupaten Manokwari. Dengan demikian berapa ratus miliar pun dana yang dihabiskan oleh KPU tidak akan sah. Karena Pilkada berlangsung tanpa ada pengawasan,” ujar Alfredo lagi.

Alfredo mengaku telah meminta kepada Panwaslu Manokwari untuk melakukan koordinasi dan menghitung ulang kebutuhan anggaran riel yang harus dimasukan dalam pekan ini. | RASYID FATAHUDIN

Tinggalkan Balasan