Kapolda Papua Barat, Brigjen Pol. Royke Lumowa.

Pilkada, Polda Papua Barat Minta Tambahan Personil ke Mabes Polri

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Kepolisian Daerah Papua Barat akan mengajukan permintaan bantuan 300 personil kepada Mabes Polri untuk membantu pengamanan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di daerah ini.

Kapolda Papua Barat, Brigjen Pol Royke Lumowa Sabtu, mengatakan Polda telah menyiapkan sebanyak 5000 personil untuk mengamankan Pilkada provinsi dan empat kabupaten/kota Papua Barat.

Menurutnya, polisi siap mengamankan pilkada dengan maupun tidak memperoleh dukungan anggaran pengamanan dari pemerintah daerah.

“Belum ada penandatangan NPHD (Nota Perjanjian Hibah Daerah) untuk dana pengamanan. Mudah dua atau tiga hari kedepan sudah ada informasi dari pemerintah daerah,” katanya.

Dia menyebutkan, saat ini sejumlah tahapan Pilkada sudah berlangsung dan seluruh personil baik di jajaran Polres maupun Polsek serta Pospol siap digerakan. Beberapa personil sudah dikerahkan untuk mengamankan tahapan yang berlangsung  kantor KPU.

Menurutnya, polisi sangat siap karena dibantu personil dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) baik Kodim,  Korem maupun Kodam XVII Cendrawasih. Untuk memperkuat pengamanan.

Kapolda mengutarakan, pihaknya hanya meminta 300 personil dari Mabes Polri. Meskipun demikian, ia  bersyukur jika Mabes memberi diberi lebih dari itu, Agar bisa di sebar di daerah-daerah yang memiliki  kerawanan tinggi.

Sejauh ini, lanjutnya, tidak dinamika yang cukup signifikan yang mengganggu tahapan Pilkada. Meskipun demikian, gangguan kecil yang harus tetap diantisipasi agar tidak memicu konflik terbuka.

Papua Barat diidentifikasi sebagai daerah dengan tingkat kerawanan cukup tinggi dibanding daerah lain. Terkait hal tersebut, Kapolda yakin pihaknya bisa mengantisipasi.

Beberapa upaya dilakukan diantaranya melakukan pendekatan kepada bakal calon, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tim sukses kandidat. Hal ini sebagai langkah antisipasi potensi potensi konflik tersebut agar tidak mengemuka.

Dia mengungkapkan dari 13 kabupaten/kota Papua Barat, Kabupaten Manokwari dinilai sebagai daerah yang paling rentan terjadi konflik. Beberapa daerah lain diantaranya, Kota Sorong, Kabupaten Maybrat dan Tambrauw.

“Manokwari rawan karena disini pusatnya provinsi, kantor KPU dan Bawaslu ada disini.  Sementara Kota Sorong, Maybrat dan Tambrauw pun demikian karena disana juga melaksanakan pemilihan wali kota dan bupati,” katanya menjelaskan

Ia berharap semua pihak mengacu pada aturan sebab segala proses pada Pilkada ini telah diatur serta ada prasyarat yang harus ditaati oleh setiap bakal calon.

Sementara itu Pasukan TNI dari Batalyon Infanteri Raider Khusus (Raidersus) 752/Vira Yuda Sakti(VYS) Kodam XVII Cenderawasih siap membantu pengamanan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Provinsi Papua Barat.

Danyonif Raidersus 752/VYS, Mayor Infanteri Dwi Mawan Sutanto di Manokwari mengatakan, saat ini sudah ada sekitar 700 personel. Mereka siap dikerahkan pada pengamanan Pilkada di seluruh wilayah Papua Barat.

Dia menjelaskan, perbantuan anggota pengamanan dari Batalyon akan dilakukan sesuai prosedur dan aturan. Pengerahan pasukan tidak bisa dilakukan tanpa komando dari Panglima Daerah Militer XVII Cenderawasih.

“Sesuai prosedur biasanya Polda akan berkoordinasi dengan Kodam, selanjutnya Kodam akan mengeluarkan surat perintah yang ditujukan ke Korem (Komando Resor Militer) dan selanjutnya Korem yang meneruskan perintah ke kami di Batalyon,” kata dia, Jumat lalu.

Sementara itu pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) provinsi Papua Barat dinilai cacat hukum, karena menerapkan peraturan daerah khusus daerah (Perdasus) milik provinsi Papua.

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari Filep Wamafma, SH.MH mengatakan, Perdasus nomor 6/2011 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi Papua tidak dapat diterapkan di Papua Barat. Sebab, dua daerah ini berbeda dari sisi wilayah administrisasi dan pemerintahan.

“Perdasus di Provinsi Papua ya berlaku di Papua jangan diberlakukan di Papua Barat. Wilayah dan administrasi pemerintahan dua provinsi sudah berbeda,”kata Filep saat dihubungi Cahaya Papua, Jumat (30/9).

Mantan Komisioner KPU Papua Barat Divisi Hukum ini berpandangan, jika Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Papua Barat tetap merujuk Perdasus tersebut, hal itu merupakan sebuah pelanggaran. Bawaslu dinilai bisa menanggapi persoalan ini sebagai suatu pelanggaran pemilu.

“Seharusnya KPU cukup gunakan Peraturan KPU  dan keputusan MK terkait pemilu 2011. Itu sudah kuat sebagai dasar hukum penyelenggara pemilu, jangan merujuk ke Perdasus 6 tahun 2011,” kata dia lagi. (IBN)

Tinggalkan Balasan