Ilustrasi

PLN Sempat Putus Jaringan Listrik Kantor Bupati Bintuni Enam Jam

BINTUNI, Cahayapapua.com—— Jaringan listrik Kantor Bupati Teluk Bintuni sempat di putus selama enam jam oleh petugas PLN. Namun setelah ada proses negoisasi antara Pemerintah Daerah (Pemda) dengan PLN, akhirnya jaringan listrik disambung kembali.

Pemutusan ini dilakukan oleh petugas gabungan dari PLN wilayah Papua, Area Manokwari, dan Rayon Bintuni, lantaran pemerintah daerah belum melunasi tagihan susulan (TS) dan biaya penyambungan baru (PB) yang mencapai RP. 6 miliar lebih.

Asisten Manager Transaksi Energi Listrik (TEL) Area Manokwari Michael Edowai, saat dikonfimasi Cahaya Papua mengatakan sebelum pemasangan jaringan listrik dari BP Tangguh menuju Kota Bintuni, gedung-gedung milik pemda masih tersambung ke jaringan listrik tanpa KWH meter. Setelah ada jaringan listrik dari BP Tangguh, gedung-gedung tersebut dipasang KWH meter oleh petugas PLN.

Proses pemasangan sudah dilakukan di 21 gedung milik pemda termasuk kantor Bupati, dengan biaya penyambungan dibebankan ke pemda. Namun setelah dua tahun lebih lamanya, pihak pemda baru membayar 17 gedung yang sudah membayar biaya penyambungan baru, dan masih ada empat gedung yakni Kantor Bupati, GSG, Capil dan VIP Bandara yang belum melunasi.

Sementara untuk tagihan susulan, secara keseluruhan kantor milik pemda belum ada yang melunasinya.

“Kita sifatnya sudah membantu pemda, kita sudah memasang KWH meter. Dan biaya itu ditanggung oleh pemda dan harus cepat diselesaikan. Biar tidak ada permasalahan seperti ini,” katanya.

Dijelaskannya, sejak dipasang KWH meter, pemda belum menjadi pelanggan, dan pemakaian listrik begitu saja mengalir tanpa ada tagihan. Sekarang setelah terdaftar menjadi pelanggan, KWH yang dipakai sebelum menjadi pelanggan akan dihitung dan dimasukan kedalam tagihan susulan. Dengan total keseluruhan 21 kantor, mencapai Rp 5 miliar lebih.

“Sesuai dengan aturan ini tidak boleh, tapi ini dengan kebijakan PLN, maka PLN memberikan kelonggaran untuk pemda segera membayar tanpa harus ada pemutusan,” tandasnya.

Ditanya soal permasalahan jaringan listrik yang ada di Bintuni merupakan milik pemda dan dipakai oleh PLN, Edowai berujar aset milik pemda yang berguna untuk melayani masyarakat ini biasanya dihibahkan. Namun sekarang sesuai dengan aturan yang baru, tidak ada lagi aset pemda yang dihibahkan ke PLN.

“Sepengetahuan saya itu sudah diselesaikan, karena saya tidak pernah tahu masalah itu. Saya juga baru pindah dari Jayapura. Saya ditugaskan sebagai Asisten Manager transaksi energi listrik. Dan hal-hal ini menjadi tugas saya,” katanya.

Sementara Asisten III Bidang Pendidikan Setda Kabupaten Teluk Bintuni, Ir. Sri Utami Widiyaningsih, mengatakan pihak pemda mengakui belum membayar tagihan susulan dan biaya penyambungan baru di empat gedung yang dimaksud. Untuk itu pemda berharap supaya pihak PLN memberikan kejelasan soal jumlah tagihan yang dianggap kurang masuk akal ini.

“Perlu ada penjelaan dari pihak PLN terkait hasil perhitungan tersebut. Kami merasa bahwa tagihan yang ada itu sepertinya dibuat-buat. Karena ada tiga dinas yang belum ditempati dan dioperasikan yakni kantor Dinaskertans, Satpol PP, dan Dinas Sosial, tagihan listriknya sama besar dengan dinas yang sudah beroperasi. Ini bukan jumlah yang sedikit, perhitungan ini tagihan ilegal namannya, perhitungan tidak jelas, untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu saja,” kata Plt Sekda di kediamannya.

Pasalnya, setelah ada perhitungan yang jelas dari PLN, pihak pemda siap membayar tagihan biaya penyambungan baru dan tagihan susulan. Tapi tetap anggarannya akan kita masukan dalam anggaran perubahan.

Ditanya soal penyelesaian terkait jraingan ini, Sri mengutarakan akan melakukan pembicaraan lagi dengan PLN dan akan dilakukan kesepakatan seperti apa baiknya. Namun sesuai dengan aturan pihak PLN harus membayar biaya pemakaian jaringan.

Sementara pemutusan ini terjadi pada Selasa (24/5) sekitar pukul 10.00 WIT. Berawal dari petugas PLN melakukan penertiban di wilayah perkantoran Bupati Teluk Bintuni, SP 3 Distrik Manimari. Setelah ada pemutusan jaringan listrik di Kantor Bupati, Asisten III Bidang Pendidikan Setda Kabupaten Teluk Bintuni, Ir. Sri Utami Widiyaningsih langsung mendatangi kantor PLN rayon Bintuni, yang terletak di Kota Bintuni.

Dalam kedatangannya, pihak pemda menuntut untuk PLN segera menyambung kembali jaringan listrik Kantor Bupati. Pasalnya perlu ada hitung-htungan antara pemda dengan PLN untuk masalah tagihan susulan dan biaya penyambungan baru. Setelah itu, pihak PLN menyetujui untuk melakukan koordinasi dengan pemda untuk menjelaskan total tagihan susulan ini. (ART)

Tinggalkan Balasan