Kantor Dinas PPKAD Manokwari yang disegel. Foto : CAHAYAPAPUA.com |Zack Tonu Bala

PNS Dinas PPKAD Manokwari Segel Kantor Sendiri

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com– Keinginan Bupati Manokwari Bastian Salabai agar semua jajarannya memperbaiki dan meningkatkan kinerja di tahun 2015 ternyata berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD).

Para PNS di lingkup Bidang Pendapatan dan Retribusi justru menyegel kantornya sendiri tepat pada hari pertama masuk kerja setelah cuti tahun baru, Senin 5 Januari. Alhasil, aktivitas di kantor eks Dinas Pendapatan Daerah itu lumpuh total.

Sesuai pantauan Senin siang, pintu utama ruang kerja Bidang Pendapatan dan Retribusi dipalang dengan bambu. Di bagian atas terpampang sebuah spanduk besar yang berisi tuntutan para staf berkaitan dengan hak-hak mereka belum dibayarkan.

Beberapa pintu ruangan lain termasuk ruangan Kabid Pendapatan dan Retribusi Rita Oropa juga disegel. Pasang tersebut kabarnya sudah dipasang sejak Minggu (4/1/2015) malam.

“Hak-hak kami berupa insentif dan operasional tidak dibayarkan. Bukan bulan lagi, tapi sudah hitung tahun. Tahun lalu kita sudah sabar, tapi tidak ada juga makanya sekarang kantor dipalang, “kata seorang staf bidang pendapatan dan retribusi namun enggan menyebut namanya.

Selain menuntut insentif serta dana operasional, para staf juga mendesak pergantian Rita Oropa dari jabatan Kabid Pendapatan dan Retribusi.

Dalam pertemuan dengan Kabid Rita Oropa bersama Kepala Dinas PPKAD Ferry Lukas beberapa jam kemudian, para staf mempertanyakan insentif serta dana operasional yang diklaim belum dibayarkan sejak 2012.

Namun Rita Oropa menampik tuntutan tersebut. Menurutnya insentif bagi para staf selalu dibayarkan setiap tahun dan tidak ada yang tertinggal. Rita lantas menjelaskan bahwa sesuai ketentuan, insentif atau dana tambahan baru diberikan jika pendapatan yang dikumpulkan baik dari pajak maupun retribusi mencapai target yang dibebankan Pemda.

Besarnya insentif adalah 5 persen dari total pungutan yang berhasil dikumpulkan. Faktanya dalam beberapa tahun terakhir, nilai pungutan yang dikumpulkan selalu gagal mencapai target.

“Tahun lalu (2013) kita tidak capai target, tapi berkat lobi yang kita lakukan kita dapat insentif 5 persen dan sudah dibayarkan semua. Jadi insentif itu sesuai dengan kinerja kita, jangan tuntut lebih dari kinerja kita, itu semua di lihat Tuhan, “ kata Rita.

Sementara mengenai dana operasional, Rita menjelaskan, dana itu diberikan kepada staf baik PNS maupun honorer yang ikut serta dalam pelaksanaan pungutan.

“(Dana) Operasional itu beda dengan insentif. Operasional itu saya berikan untuk yang kerja saja, yang tidak kerja ya tidak dapat, “ tandas dia.

Hal senada juga disampaikan Ferry Lukas. Dia menekankan, pembayaran hak-hak pegawai tetap harus berpedoman pada aturan maupun ketentuan yang berlaku. “Kalau tidak berarti, kita akan berhadapan dengan hukum, “ ucap Ferry.

Hingga berita ini dibuat belum diketahui apa kesepakatan akhir yang tercapai dalam pertemuan itu. Namun beberapa saat sebelum pertemuan digelar, sejumlah staf menyatakan tidak akan membuka palang hingga hak-hak mereka yang belum diterima dibayarkan tuntas. |ZACK TONU BALA

Tinggalkan Balasan